KPH IX Aceh Bongkar 18,5 Hektare Sawit Ilegal di Hutan Babahrot, Ini Kata Pejabat dan Aktivis Lingkungan
KUPAS.co | Abdya – Upaya menjaga hutan Aceh dari ancaman perambahan semakin ditegaskan. Tim gabungan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IX Aceh yang dikoordinir oleh KPHL Unit XII menertibkan tanaman kelapa sawit ilegal yang tumbuh di kawasan hutan Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya).
Plt Kepala Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan KPH IX Aceh sekaligus Kepala Unit XII KPHL, Syukramizar, menjelaskan bahwa operasi penertiban dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari kelompok tani calon penerima izin Perhutanan Sosial (PS) terkait keberadaan sawit di areal hutan negara.
“Tanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan jelas tidak dibenarkan. Apalagi lokasi ini merupakan calon areal kerja Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 93 ayat (2) huruf b,” kata Syukramizar, Jumat, 14 November 2025.
Operasi melibatkan sekitar 20 personel gabungan, terdiri dari KPH IX Aceh, tiga Kelompok Tani Hutan (KTH) Sejahtera Bersama, Tuah Nanggroe, Tuah Seudong Rimba, serta Polsek dan Koramil Babahrot. Unsur Komite Peralihan Aceh (KPA) 013 Blangpidie dan perwakilan masyarakat juga ikut mendukung pelaksanaan.
Tim melakukan identifikasi dan pembongkaran tanaman sawit yang tersebar sporadis di lahan seluas lebih kurang 18,5 hektare, mulai dari Kilometer 18 hingga Kilometer 25 Jalan Lintas Abdya–Gayo Lues. Sebagian besar area tersebut masuk dalam wilayah permohonan izin PS yang sedang diproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Syukramizar menegaskan, aksi penertiban berlangsung aman setelah pihaknya memberikan sosialisasi dan teguran kepada warga yang sebelumnya menanam sawit di kawasan hutan.
“Kami sudah mengimbau masyarakat untuk membongkar sendiri tanaman sawit yang ada di kawasan hutan. Beberapa juga sudah kami beri teguran resmi,” ujarnya.
Syukramizar mengingatkan bahwa aktivitas ilegal seperti perambahan, pembalakan, atau penambangan liar tidak boleh dilakukan di kawasan hutan.
“Kalau ingin menanam sawit, tanamlah di luar kawasan hutan. Kawasan hutan lebih baik ditanami pohon ekologis yang juga bernilai ekonomi seperti durian, alpukat, petai, atau jengkol,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat yang telah lama memiliki kebun di kawasan hutan masih dapat mengurus izin Perhutanan Sosial agar aktivitas mereka menjadi legal.
Langkah KPH IX Aceh mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Atjeh International Development, Thaifa Herizal, menyebut pembongkaran sawit ilegal sebagai tindakan nyata penyelamatan hutan Aceh.
“Pembongkaran 18,5 hektare sawit ini adalah langkah penting menjaga kelestarian hutan Aceh. Upaya seperti ini harus terus dilakukan demi masa depan anak cucu kita,” ujarnya.
Senada dengan itu, aktivis Flora Fauna Aceh, Rezza Yoanda, menegaskan perlunya penegakan hukum yang adil dan konsisten di seluruh kawasan hutan.
“Hutan Aceh harus tetap terjaga dan lestari. Penegakan aturan seperti ini harus berkelanjutan agar tidak ada lagi kegiatan ilegal,” ucapnya.