KPK Lakukan OTT di Riau, Gubernur Abdul Wahid Masuk Daftar yang Diamankan
KUPAS.co | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan publik. Kali ini, lembaga tersebut menjaring Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sejumlah pejabat lainnya, dalam operasi yang digelar pada Senin malam, 3 November 2025, di wilayah Provinsi Riau.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi senyap tersebut. Menurutnya, total sepuluh orang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
“Benar, tim KPK telah mengamankan sepuluh orang, sebagian besar dari unsur penyelenggara negara. Saat ini masih dalam tahap pemeriksaan awal,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.
Ia menjelaskan, tim penindakan KPK masih berada di lapangan, dan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan sedang berlangsung. Seluruh pihak nantinya akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk proses lebih lanjut.
“Soal perkara apa, sektor apa, dan konstruksi kasusnya seperti apa, akan kami sampaikan setelah tim kembali. Saat ini prosesnya masih berjalan di lapangan,” tambah Budi.
Meski belum membeberkan secara rinci kasus yang menjadi dasar OTT tersebut, Budi mengonfirmasi bahwa sejumlah uang juga turut diamankan sebagai barang bukti awal.
“Ada sejumlah uang yang kami amankan. Detailnya akan kami update setelah pemeriksaan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga membenarkan adanya OTT yang menyeret nama Gubernur Riau.
“Benar (OTT). Salah satunya Gubernur Riau,” kata Fitroh singkat saat dikonfirmasi awak media.
Sebagaimana mekanisme penanganan perkara tangkap tangan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, sekaligus menjelaskan konstruksi perkara ke publik.
Operasi ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK dalam beberapa tahun terakhir. Publik kini menanti penjelasan resmi KPK soal dugaan kasus apa yang menjerat Abdul Wahid dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.









Komentar