Laba Mitra MBG Rp1,8 Miliar? Begini Penjelasan Resmi BGN

Penyajian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Foto: BGN
Penyajian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Foto: BGN

KUPAS.co, JAKARTA -  Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi resmi terkait informasi yang beredar di ruang publik mengenai adanya insentif Rp6 juta di luar pagu Rp15.000 per menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, BGN juga menanggapi narasi yang menyebutkan mitra memperoleh laba bersih sebesar Rp1,8 miliar per tahun.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan MBG dirancang sebagai instrumen pelayanan publik berbasis standar mutu dan tata kelola yang akuntabel.

Sony menjelaskan bahwa angka pendapatan yang beredar di masyarakat merupakan angka kotor, bukan keuntungan bersih bagi mitra. Hal ini dikarenakan adanya beban investasi dan operasional yang signifikan.

“Angka Rp1,8 miliar yang beredar merupakan pendapatan kotor maksimal sebelum dikurangi investasi, penyusutan aset, serta biaya operasional lainnya. Program MBG dirancang untuk menjamin kesiapsiagaan fasilitas dan mutu layanan, bukan untuk memberikan keuntungan berlebih kepada mitra. Standar yang ditetapkan justru mencerminkan komitmen pada kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan program,” ujar Sony, dikutip dari laman bgn.go.id, Rabu (25/2).

Berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025, alokasi rata-rata Rp15.000 per hari per penerima manfaat sudah mencakup seluruh komponen pembiayaan:

BGN menekankan bahwa insentif tersebut diberikan berbasis ketersediaan layanan (availability-based), bukan berbasis jumlah porsi. Dengan kapasitas layanan maksimal 3.000 orang, insentif tersebut ekuivalen dengan Rp2.000 per porsi, yang berarti merupakan bagian dari Rp15.000 per menu dan bukan tambahan di luar pagu.

Narasi laba Rp1,8 miliar per tahun disebut sebagai interpretasi keliru karena mitra harus mengeluarkan investasi awal (capital expenditure) yang besar, yakni berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar. Dana pribadi tersebut digunakan untuk membangun dapur industri, instalasi filtrasi air, hingga pemenuhan sertifikasi halal.

Dengan struktur biaya tersebut, titik impas (break even point) diproyeksikan baru tercapai dalam waktu 2 hingga 2,5 tahun. Seluruh proses penyelenggaraan kini dilakukan secara digital guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam mendukung target 82,9 juta penerima manfaat menuju Indonesia Emas 2045.