LembAHtari Temukan Dugaan Mark up Proyek IPAL Pada Lima Puskesmas di Aceh Tamiang
KUPAS.co – Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) sangat prihatin dengan proyek pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dinas Kesehatan (Dinkes) pada lima Puskesmas di Aceh Tamiang yang tidak dapat beroperasi secara optimal karena kekurangan daya arus listrik.
Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal M, SH. mengatakan awalnya dugaannya terjadi, jika IPAL dihidupkan berdampak pada ruang rawat jalan dan rawat inap di lima Puskesmas itu mati lampunya, disebabkan kekurangan beban daya arus listrik.
"Satu menit saja IPAL dihidupkan langsung skring stop kontaknya mati. Selain itu
terendus bau tak sedap pada pelaksanaan pekerjaan IPAL tersebut, ada perencanaan yang diabaikan regulasinya, hingga pengoperasian IPAL tidak berjalan sebagaimana mestinya,"kata Sayed Zainal M, SH. saat melakukan pansus dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Sabtu 6 Maret 2025.
Ia menjelaskan, jika IPAL ingin dihidupkan, seluruh ruang rawat inap dan rawat jalan serta ruang poli harus dimatikan terlebih dahulu arusnya, baru IPAL bisa hidup.
Proyek pengadaan lima unit IPAL itu, bersumber dari anggaran Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024,senilai Rp3,03 miliar.
Dari hasil tinjauan Pansus Komisi III DPRK Aceh Tamiang bersama tim LembAHtari di dua lokasi yakni, Puskesmas Tualang Cut Manyak Payed dan Sungai Yu Bendahara.
Menemukan anggaran sebesar Rp 3,03 miliar itu, masing -masing IPAL menyerap anggaran sebesar Rp 620 juta untuk empat Puskemas dan satu Puskesmas lagi menyerap anggaran sebesar Rp 550 juta diragukan serapan anggarannya.
Ternyata proyek ini merupakan Proyek Pengadaan, tanpa ada Konsultan Pengawasan dengan metode Ekatalog, sedangkan tahapan perencanaan, Pengadaan dilakukan oleh Dinkes dan selanjutnya Puskesmas hanya penerima manfaat.
"Terbukti dari serah terima barang, kerangka acuan kerja Pengadaan IPAL hanya photo kopi yang disampaikan oleh Staf Dinkes, khususnya PPTK saat di tinjau lokasi IPAL di Tualang Cut. Bukan dokumen kerja asli melainkan diduga palsu,” jelas Sayed.
Selain itu Kepala Puskesmas Sungai Yu, ternyata sampai tanggal 6 Maret 2025, masih menolak menanda tangani surat serah terima pekerjaan Pengadaan IPAL.
Pada sisi ini, LembAHtari berharap Tim Pansus Komisi III DPRK Aceh Tamiang segera menyelesaikan tinjauan ke 3 lokasi IPAL Puskesmas lainnya.
Sehingga hasil temuan lapangan segera bisa dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan semua menjadi terang benderang. Dalam hal ini LembAHtari siap mendukung Kinerja Tim Komisi III DPRK Aceh Tamiang.
Di bagian lain, LembAHtari telah menemukan alat bukti, bahwa pekerjaan pengadaan Proyek IPAL berindikasi dan patut dicurigai Mark up, berpotensi dapat merugikan uang Negara dengan menguntungkan pihak tertentu.
“Temuan ini dilakukan lembAHtari di sela sela turunya Tim Komisi III saat meninjau ke Lokasi IPAL di dua Puskesmas, kami prihatin dengan dana sebesar ini, beban listrik untuk mengoperasikan IPAL secara normal tidak dianggarkan oleh Dinkes dalam Perencanaan, padahal Puskesmas diminta harus mengelola dengan baik sebaliknya dilarang membuang limbah cair ke saluran masyarakat umum tanpa proses pengolahan sesuai aturan,” bebernya.
Padahal pada substansi ini kata Sayed perlu pengolahan Limbah Cair tepat regulasi agar kesehatan lingkungan tetap terjaga, tentunya IPAL salah satu solusinya, namun kenyataan selesai dikerjakan menimbulkan masalah.
“Kami dari pihak LembAHtari siap menyampaikan bukti- bukti dan fakta di lapangan pada RDP mendatang, selesai Tim Pansus Komisi III DPRK Aceh Tamiang turun ke 3 titik Lokasi pada IPAL lain,” ujarnya.
Terutama itu, unsur- unsur dan Indikasi serta dugaan Mark up dalam pelaksanaan yang dapat merugikan Negara, agar segera mengembalikan uang negara, sehingga bisa digunakan untuk biaya Pembuatan Penambahan Daya Listrik.
"Kita juga mengingatkan kepada oknum- oknum tertentu di Dinkes sebagai Pemrakarsa Proyek Pengadaan IPAL, jangan pernah melakukan tekanan apa pun kepada Kepala Puskesmas (Kapus),yang bertujuan untuk mengaburkan masalah, misi LembAHtari dan Komisi III DPRK Aceh Tamiang agar Proyek IPAL ini bisa berjalan dengan baik dan normal," ungkapnya.
Tunggu Hingga Senin Mendatang
Sementara ketua Komisi III DPRK Aceh Tamiang Maulizar Zikri, mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan statemen pada Senin, 10 Maret 2025, sebab Komisi III sedang mengevaluasi data dan faktual yang mereka dapat.
“Insha Allah Senin nanti saya beri keterangan persnya, sebab kami sedang mengevaluasi dan menganalisa terhadap data yang kita dapat. Jadi belum bisa kita simpulkan, temuan ini. Tunggu saja ya kabar selanjutnya,” jelas Dekdan yang akrab disapa Maulizar Zikri itu.
Belum Beri Hak Jawab
Sedangkan pihak Dinkes, sampai berita ini dilansir belum memberikan cover booth side terkait kasus temuan IPAL ini. [].









Komentar