Mahar Tinggi Dinilai Bebani Generasi Muda, P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Dukung Imbauan MPU

Koordinator Wilayah Barat Yayasan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, Gusmawi Mustafa. Foto. Ist
Koordinator Wilayah Barat Yayasan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, Gusmawi Mustafa. Foto. Ist

KUPAS.co | ACEH SELATAN – Yayasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap imbauan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, terkait penyederhanaan mahar pernikahan. Mahar diharapkan tidak lagi dipandang sebagai tolok ukur status sosial yang justru berpotensi menghambat niat suci pernikahan.

​Koordinator Wilayah Barat Yayasan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, Gusmawi Mustafa, menilai pernyataan Ketua MPU Aceh tersebut sangat relevan dengan realitas sosial saat ini. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai mahar perlu dikembalikan pada esensinya sesuai ajaran agama.

​“Apa yang disampaikan Abu Sibreh harus menjadi catatan penting bagi kita semua, terutama para orang tua dan masyarakat. Agama tidak pernah menjadikan mahar sebagai pembeda strata sosial. Justru ketika mahar dipersulit, niat baik untuk menghalalkan hubungan menjadi tertunda, bahkan terhalang,” ujar Gusmawi dalam keterangannya di Aceh Selatan, Senin (26/1/2026).

Gusmawi menyoroti fenomena sosial di mana mahar identik dengan emas dalam jumlah besar, sehingga menciptakan tekanan bagi calon pengantin pria. Padahal, Islam memberikan ruang yang luas bagi bentuk mahar lainnya yang sesuai dengan kemampuan.

​“Yang harus menjadi fokus adalah pernyataan bahwa mahar itu tidak mesti emas. Selama ini, ketika bicara mahar, yang langsung terbayang adalah emas, seolah-olah tidak ada pilihan lain. Padahal Islam memberi ruang yang sangat luas. Mahar bisa dalam bentuk lain, dengan nilai yang lebih terjangkau, sesuai kemampuan calon suami,” jelasnya.

​Ia menambahkan, kebiasaan menjadikan emas sebagai satu-satunya standar mahar perlu diubah agar tidak membebani generasi muda secara psikologis maupun ekonomi. “Mahar yang tidak berupa emas harus menjadi sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang dianggap aneh atau memalukan,” tegas Gusmawi.

Lebih jauh, P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melihat kemudahan pernikahan berkorelasi langsung dengan upaya pencegahan persoalan sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernikahan tidak tercatat (nikah siri).

​“Ketika jalan yang halal terasa berat dan mahal, sementara jalan yang tidak halal terasa mudah, maka yang dikorbankan adalah nilai-nilai agama dan kemanusiaan,” ungkapnya.

Guna menindaklanjuti imbauan Ketua MPU Aceh tersebut, Gusmawi mendorong para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan lokal yang inklusif. Ia mengusulkan pembentukan forum bersama yang melibatkan MPU, Kementerian Agama, Majelis Adat Aceh (MAA), hingga organisasi massa Islam.

​Forum ini diharapkan dapat melahirkan produk kearifan lokal atau ketentuan adat yang lebih fleksibel tanpa menghilangkan kehormatan tradisi Aceh.

​“Kita membutuhkan kesepakatan bersama yang jelas, segera, dan mengikat. Bukan untuk menghapus adat, tetapi untuk memurnikannya agar sejalan dengan nilai-nilai agama dan realitas masyarakat hari ini,” kata Gusmawi.

​Menutup pernyataannya, Gusmawi menekankan pentingnya mengutamakan kemudahan dalam proses pernikahan.

“Jangan sampai niat suci dua insan terhenti hanya karena gengsi, tradisi yang kaku, atau ukuran-ukuran duniawi. Kemudahan dalam pernikahan adalah harapan kita semua,” pungkasnya.