Mantan Kepala BGP Aceh Dituntut 6 Tahun Bui, Jaksa Sebut Negara Rugi Rp4,4 Miliar

Terdakwa saat sidang tuntutan, foto: nana/kupas.co

Kupas.co | Banda Aceh — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Besar menuntut Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Aceh, Teti Wahyuni, dengan pidana enam tahun penjara dalam perkara korupsi program pelatihan dan peningkatan kapasitas guru.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Senin (19/1/2026). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Fauzi bersama hakim anggota Harmi Jaya dan Zul Azmi.

Selain Teti Wahyuni, JPU juga menuntut Mulyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BGP Aceh dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara dalam perkara yang sama.

Keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp100 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Tak hanya itu, jaksa menuntut kedua terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp2,2 miliar. Apabila tidak dibayarkan, harta benda para terdakwa akan disita untuk menutupi kerugian negara.

“Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama satu tahun tiga bulan,” ujar jaksa dalam persidangan.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Teti Wahyuni dan Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jaksa menjelaskan, BGP Aceh merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI yang memiliki tugas meningkatkan kapasitas guru, calon kepala sekolah, serta calon pengawas.

Berdasarkan hasil persidangan, BGP Aceh menerima anggaran dari APBN sebesar Rp19,2 miliar pada 2022, Rp57,2 miliar pada 2023, dan Rp69,8 miliar pada 2024.

Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan penggelembungan harga serta aliran dana yang dinikmati para terdakwa dari sejumlah kegiatan, termasuk program peningkatan kapasitas guru dan perjalanan dinas.

Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp7 miliar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kerugian itu kemudian dikompensasikan dengan uang sitaan penyidik sebesar Rp2,6 miliar, sehingga sisa kerugian negara yang harus dikembalikan menjadi Rp4,4 miliar. Nilai tersebut dibebankan kepada kedua terdakwa masing-masing Rp2,2 miliar.