MBG dan Ilusi Kesejahteraan: Pendidikan yang Dikorbankan
Penulis: Dr. Taufiq Abdul Rahim (Pengamat Politik dan Ekonomi)
KUPAS.co — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal lebih mencerminkan ambisi politik untuk menunaikan janji elektoral ketimbang sebuah kebijakan publik yang rasional dan terukur. Di balik narasi populisnya, program ini menyimpan berbagai persoalan serius, termasuk fakta bahwa pelaksanaannya justru ikut menggerus, bahkan menggrogoti, anggaran pendidikan nasional.
Alih-alih menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, MBG lebih menyerupai proyek makan gratis yang membuka ruang keuntungan bagi kelompok dan institusi tertentu. Ambisi politik tampak lebih dominan dibandingkan orientasi substantif pada perbaikan mutu pendidikan yang saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan.
Fakta anggaran menunjukkan gambaran yang mencolok. Pada tahun 2026, program MBG menyedot dana sebesar Rp223 triliun dari total anggaran pendidikan nasional Rp769,1 triliun. Artinya, hampir sepertiga anggaran pendidikan dialihkan untuk program makan gratis. Lebih jauh, total anggaran MBG sendiri mencapai Rp335 triliun, dengan sekitar 66 persen nyaris 70 persen bersumber dari sektor pendidikan. Angka ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang arah dan prioritas kebijakan pendidikan nasional.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG di lapangan juga sarat misteri. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) unit dapur umum pelaksana MBG yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mengelola anggaran sekitar Rp15.000 per paket untuk bahan baku dan operasional.
Ironisnya, pegawai SPPG bahkan berpotensi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Berbagai ketentuan dalam perjanjian kerja SPPG memunculkan kejanggalan serius. Terdapat larangan mendokumentasikan kegiatan, pembatasan terhadap kritik menu makanan, hingga kewajiban “mendiamkan” kasus keracunan. Bahkan, ketika makanan rusak atau hilang, tanggung jawab distribusi dibebankan kepada guru, yang dalam praktiknya kerap harus mengganti sendiri tempat makanan tersebut. Situasi ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang dan minim akuntabilitas.
Dengan kondisi demikian, MBG jelas melibatkan banyak pihak yang diuntungkan, namun kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan nyaris tidak signifikan. Hal ini semakin problematik di tengah berbagai isu nasional, termasuk tanda tanya besar terkait tata kelola kepemimpinan elite dan arah kebijakan negara.
Gambaran makro ekonomi Indonesia pun memperkuat kritik tersebut. Berdasarkan rilis World Bank (WB) tahun 2025, sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia setara 171,9 juta jiwa dikategorikan miskin jika menggunakan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle-income poverty line). Angka ini memang berbeda drastis dengan data BPS yang mencatat kemiskinan sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa, karena perbedaan metodologi. World Bank menggunakan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP) 2021, sementara BPS masih menggunakan PPP 2017.
Dengan standar tersebut, Indonesia berada pada posisi kedua negara termiskin di dunia setelah Zimbabwe (84,2 persen), melampaui El Salvador, Brasil, Iran, Vietnam, Argentina, China, Thailand, hingga Turki. Nilai US$1 PPP tahun 2024 setara Rp5.993,03, jauh di bawah kurs riil rupiah terhadap dolar AS yang saat ini berkisar Rp16.800. Jika kurs aktual digunakan, angka kemiskinan Indonesia berpotensi jauh lebih tinggi.
Masalah ekonomi nasional juga tercermin pada tingkat pengangguran. Menurut World Economic Outlook IMF edisi April 2025, tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,2 persen, tertinggi di kawasan ASEAN, bahkan melampaui Filipina (5,1 persen). Kondisi ini diperparah oleh defisit APBN 2025 sebesar Rp695,1 triliun (unaudited) atau 2,92 persen terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal Rp616,2 triliun. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah merencanakan penarikan utang sebesar Rp832,2 triliun pada tahun 2026.
Konsekuensinya jelas: rakyat kembali menjadi penanggung beban melalui berbagai instrumen pajak, retribusi, dan eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi yang selama ini lebih menguntungkan elite politik, oligarki, dan kelompok kekuasaan, ketimbang masyarakat luas.
Dalam berbagai diskursus objektif dan progresif, semestinya negara memprioritaskan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, serta peningkatan kualitas hidup rakyat. Sebagai ilustrasi, anggaran triliunan rupiah untuk MBG setara dengan pembiayaan kuliah gratis bagi 3,3 juta mahasiswa hingga lulus sarjana, pembangunan 670 rumah sakit berstandar internasional, perbaikan 167 ribu bangunan sekolah rusak berat, atau pembayaran gaji 5,5 juta guru honorer sebesar Rp5 juta per bulan.
Dengan perbandingan tersebut, program MBG sebagai proyek ambisi politik yang tampak fantastis jelas belum mampu menjamin peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sebaliknya, ia lebih menyerupai skema bagi-bagi kepentingan elite politik beserta kroninya, termasuk institusi-institusi tertentu yang memperoleh keuntungan di bawah payung Perpres Nomor 115 Tahun 2025.