Mediasi Buntu, Gugatan Mantan Direktur Komersil PT PEMA dan Gubernur Aceh Berlanjut ke Persidangan

Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh - Gugatan perdata yang diajukan mantan Direktur Komersil PT Pembangunan Aceh (PEMA), AHS, terhadap PT PEMA dan Gubernur Aceh resmi berlanjut ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Perkara dengan nomor 9/Pdt.G/2026/PN Bna tersebut merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan setelah upaya mediasi antara para pihak dinyatakan gagal.

Kuasa hukum AHS, Yulfan, mengatakan bahwa kliennya menempuh jalur hukum lantaran tidak pernah menerima pemberitahuan resmi maupun Surat Keputusan (SK) pemberhentian sebagai Direktur Komersil PT PEMA.

“Pemberitahuan resmi dan SK merupakan syarat sah dalam proses pemberhentian direksi. Namun hingga kini itu tidak pernah diberikan kepada klien kami,” ujar Yulfan, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh kejelasan, mulai dari pengiriman surat resmi, permohonan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga somasi. Namun, seluruh upaya tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak manajemen PT PEMA.

Ia menilai, proses pemberhentian tersebut bertentangan dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. Selain itu, juga dinilai tidak sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 dan Anggaran Dasar PT PEMA, termasuk prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi juga menyangkut profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Aceh,” katanya.

Yulfan juga menyoroti bahwa pencopotan AHS yang menjabat untuk periode 2024–2029 mengindikasikan adanya persoalan dalam manajemen perusahaan.

“Kami tidak ingin perusahaan milik rakyat Aceh ini dikendalikan oleh pertimbangan subjektif seperti like or dislike, baik oleh direksi maupun pemegang saham,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebagai perusahaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), PT PEMA memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Setiap rupiah yang dikelola adalah hak rakyat. Gugatan ini menjadi bentuk pengawasan publik untuk menguji apakah tata kelola perusahaan sudah sesuai aturan atau justru menyimpang,” tegasnya.

Sebelumnya, proses mediasi antara para pihak telah dilakukan sebanyak tiga kali di Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun tidak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian di hadapan majelis hakim.

Pihak penggugat berharap, melalui persidangan ini dapat diperoleh kepastian hukum sekaligus mendorong perbaikan tata kelola di tubuh PT PEMA sebagai perusahaan strategis milik daerah.

“Jalur hukum ini menjadi pintu masuk untuk mewujudkan BUMA yang bersih, berintegritas, profesional, dan bebas dari intervensi subjektif,” tutup Yulfan.

Penulis: Nana
Editor: Tim Redaksi