Menepis Tuduhan Kriminalisasi Kasus Kerry
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
KUPAS.co - Menepis Tuduhan Kriminalisasi Kasus Kerry anak pengusaha Riza Chalid, divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah (2018–2023) oleh PN Tipikor Jakarta Pusat pada 27 Februari 2026. Selain penjara, Kerry diwajibkan membayar uang pengganti Rp2,9 triliun atas kerugian negara terkait sewa TBBM Merak dan kapal. Sebuah langkah maju penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang patut mendapat apresiasi.
Tetapi kasus Kerry tidak selesai begitu saja, pastinya ada perlawanan dari kubu Kerry. Menjadi menarik ketika beberapa akademisi dari berbagai perguruan tinggi menyatakan, hasil eksaminasi para akademisi menyimpulkan perkara yang berkaitan dengan penyewaan kapal PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) oleh PT Pertamina International Shipping (PIS) serta penyewaan terminal BBM milik PT OTM oleh PT Pertamina merupakan hubungan bisnis dan tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Kasus korupsi Kerry adalah sebuah fenomena hukum yang merefleksikan “satu mata rantai yang terputus dalam kasus korupsi Kerry”. Pada satu mata rantai yang terputus itulah mafia migas bermain untuk merampok pertamina.
Disisi lain factor majelis hakim yang tidak bersih, ikut menyuburkan praktek mafia migas di pertamina. Pada sisi inilah, para akademisi “kecolongan” dalam menyimpulkan hasil eksaminasi yang menyatakan kasus Kerry tidak memenuhi unsur korupsi.
Inilah kotak pandora yang terang benerang mengungkap korupsi Kerry. Dalam persidangan terhadap mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan pada 27 Oktober 2025, sebagai saksi kasus Kerry, didapat pengakuan Karen dalam persidangan bahwa “telah mendapat tekanan dari dua tokoh nasional, agar memperhatikan perusahaan Moch Riza Chalid (MRC) dan anaknya Kerry, khususnya menyangkut sewa kilang minyak merak”.
Pertemuan Karen dengan dua orang pejabat negara itu terjadi, saat menghadiri resepsi pernikahan kerabatnya di Hotel Darmawangsa Kebayoran Baru. Ternyata kedua orang pejabat negara yang dimaksud Karen, belakangan diketahui adalah Purnomo Yusgiantoro dan Hatta Rajasa. Terkait kedua nama pejabat negara tersebut, diketahui adalah orang dekat riza chalid dan memiliki hubungan historis.
Purnomo Yusgiantoro kerapkali disebut sebagai mentor riza chalid yang mengenalkannya kepada trader minyak dunia. Karen dalam persidangan juga menyatakan bahwa dalam program kerja pertamina tidak tercantum soal sewa kilang minyak merak milik Kerry.
Pengakuan karen mantan dirut pertamina yang mundur karena menolak keinginan kedua tokoh nasional tersebut, adalah fakta yang terungkap dipersidangan bahwa proses sewa kilang minyak merak, bukan soal bisnis semata, tetapi adalah bagian dari praktek mafia migas yang selama ini membuat pertamina terpuruk.
Belum lagi adanya memo tahun 2015 berlogo DPR RI yang ditandatangani Setyo Novanto kala itu Ketua DPR RI, kepada Direksi Pertamina agar membayar invoice PT Orbit Terminal Merak, meski KPK telah memberi sinyal adanya pelanggaran, menambah gelapnya praktek mafia migas. Ketika kasus korupsi mendapat pembelaan secara serampangan dan para markus kelas atas menjadi perantara legal di balik layar, maka korupsi tak lagi sekadar kejahatan, melainkan kebiasaan negara.
Tidak keliru jika publik menuding, pejabat negara, penegak hukum maupun para pakar hukum, adalah pihak yang berlomba mengais uang haram hasil korupsi. Sebesar apapun kejahatan tidak akan pernah bisa kuasa, tetapi sekecil apapun kebaikan tidak akan bisa binasa.