Menimbang Urgensi Pelayanan Publik: Pemkab Aceh Selatan Kaji Ulang Hibah Pos Damkar
TAPAKTUAN, KUPAS.co — Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengambil langkah persuasif dalam pengelolaan aset daerah. Rencana hibah gedung Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Tapaktuan yang sedianya diwacanakan beralih fungsi menjadi Kantor Imigrasi kini masuk dalam tahap pengkajian ulang secara mendalam.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemanfaatan aset tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dan skala prioritas layanan dasar. Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Diva Samudra Putra, menegaskan pentingnya pertimbangan yang komprehensif sebelum keputusan final diambil.
“Pemerintah daerah akan melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh, baik dari aspek teknis, hukum, maupun kepentingan pelayanan publik,” ujar Plt. Sekda Diva Samudra di Tapaktuan, Senin (30/3/2026).
Diva menjelaskan, usulan pengalihan fungsi aset tersebut sebenarnya merupakan aspirasi yang muncul pada masa kepemimpinan pelaksana tugas bupati sebelumnya. Tujuannya adalah memperluas akses layanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah selatan Aceh.
Namun, dalam perjalanannya, Pemkab Aceh Selatan memandang perlu adanya pendalaman analisis. Keberadaan Pos Damkar dinilai memiliki fungsi vital yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja, terutama dalam merespons situasi darurat dan operasi penyelamatan warga. Di sisi lain, kehadiran Kantor Imigrasi juga memiliki nilai strategis bagi mobilitas warga.
“Karena itu, kedua kebutuhan ini harus ditempatkan secara proporsional. Tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja,” kata Diva.
Pemkab Aceh Selatan kini membuka ruang bagi berbagai masukan, baik dari akademisi maupun pemangku kepentingan lainnya. Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas menjadi dasar utama dalam menakar manfaat optimal sebuah kebijakan tanpa harus mengorbankan fungsi pelayanan darurat yang sudah ada.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat optimal tanpa mengorbankan fungsi pelayanan dasar yang bersifat darurat,” tambahnya.
Seluruh opsi, termasuk kemungkinan penyediaan aset alternatif bagi instansi vertikal, akan dikaji secara objektif. Diva menambahkan bahwa sinergi antar lembaga memang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, namun harus dibangun di atas perencanaan yang matang dan kepastian hukum.
“Pada prinsipnya, Bupati menginginkan setiap kebijakan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan pelayanan publik di masa mendatang,” pungkas Plt Sekda Aceh Selatan Diva Samudra Putra.









Komentar