Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2025, Target 6 Persen Tahun Depan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto (dok.net)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto (dok.net)

KUPAS.co | Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 mampu menembus 5,2 persen secara tahunan (year on year/yoy). Keyakinan itu didukung oleh proyeksi kuatnya aktivitas ekonomi nasional pada kuartal IV 2025, yang diyakini bisa tumbuh di atas 5,5 persen.

“Triwulan keempat tahun ini saya harapkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen. Jadi full year bisa 5,2 persen,” ujar Purbaya dalam acara Economic Hari Keuangan Nasional di Jakarta Selatan, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (28/10).

Purbaya menambahkan, pemerintah akan terus mendorong laju ekonomi dengan memperkuat aliran likuiditas ke sektor produktif.

“Kalau sampai akhir Oktober belum terlalu cepat, saya akan gelontorkan lagi uang dari kas saya di bank sentral ke sistem perekonomian, supaya ekonominya semakin jalan,” tegasnya.

Menkeu Purbaya juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026, dengan dukungan sektor swasta yang lebih aktif.

“Jadi saya harapkan tahun depan (2026) bisa di atas 6 persen. Private sector juga saya harapkan bisa lebih aktif. Tahun depannya lagi bisa lebih cepat lagi. Mungkin di tahun kelima Pak Prabowo, kita sudah mulai lihat bayangan ke 8 persen,” kata Purbaya.

Sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025, Purbaya langsung mengambil langkah berani dengan memindahkan sebagian besar saldo anggaran lebih (SAL) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.

Total penempatan dana mencapai Rp200 triliun ke lima bank BUMN, yakni:

  • BRI Rp55 triliun
  • BNI Rp55 triliun
  • Bank Mandiri Rp55 triliun
  • BTN Rp25 triliun
  • Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun

Menurutnya, dana pemerintah yang ‘menganggur’ di BI bahkan sempat mencapai Rp500 triliun dalam beberapa tahun terakhir.

Padahal, pemerintah tetap harus membayar bunga sekitar 6 persen per tahun atas dana tersebut.

“Bayangkan, dari Rp400 triliun uang negara yang disimpan di bank sentral, kita bayar bunga Rp24 triliun per tahun. Ini cost besar dan bentuk inefisiensi yang harus dihentikan,” jelasnya.

Untuk itu, Purbaya meminta Ditjen Anggaran Kemenkeu meninjau aspek hukum agar dana Rp400 triliun yang masih berada di BI bisa dimasukkan ke dalam APBN.

“Saya suruh anak buah saya di Anggaran pelajari semua hukum yang ada, supaya uang itu bisa masuk ke APBN. Dengan begitu, defisit bisa kita kurangi, atau dana itu bisa dipakai mendorong ekonomi lebih jauh,” pungkasnya.