Menyelamatkan JKA: Mengakhiri “Kebutaan” Birokrasi demi Keadilan Sosial Aceh
Oleh: Nasrul Zaman (Analis Kebijakan Publik-Akademisi USK).
KUPAS.co - Wacana penciutan atau penghapusan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan dalih efisiensi anggaran dan akurasi data kini tengah menjadi bola panas yang membakar nalar publik. Narasi yang dibangun pemerintah seolah-olah JKA adalah beban fiskal yang tak tertahankan. Namun, jika kita membedah anatomi kebijakannya, muncul kecurigaan publik yang mendasar: apakah pemerintah sedang "gelap mata" demi mengamankan porsi anggaran untuk proyek-proyek fisik (nafsu proyek) sehingga hak dasar kesehatan rakyat harus dikorbankan
Ironi Data: Membangun Kebijakan di Atas Pasir
Pemerintah Aceh kerap menggunakan data desil sebagai tameng untuk memangkas jumlah penerima manfaat. Masalahnya, data desil ini ibarat fondasi yang retak. Hingga saat ini, keabsahan data tersebut belum teruji secara empiris di lapangan dan sering ditemukan anomali.
Lebih fatal lagi, angka 823.000 jiwa yang disebut "tidak layak" menerima bantuan adalah data statis pra-bencana. Aceh baru saja dihantam banjir di tujuh kabupaten/kota. Secara sosiologis dan ekonomi, bencana adalah mesin pencetak kemiskinan baru. Menghapus kepesertaan JKA tanpa menghitung lonjakan warga miskin pasca-bencana bukan hanya kebijakan yang cacat data, tapi juga cacat empati.
Mitos "Premi Salah Sasaran"
Argumen bahwa JKA dinikmati oleh orang kaya adalah pernyataan tanpa bukti kuat. Hingga detik ini, pemerintah tidak mampu menyodorkan data konkret berapa persen premi yang benar-benar "salah alamat". Jika memang ada kebocoran, solusinya adalah perbaikan sistem verifikasi (cleansing data), bukan pembubaran sistem. Membakar lumbung hanya untuk membunuh seekor tikus adalah tindakan yang irasional.
Sebagai perbandingan, Sumatera Utara tanpa Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dengan populasi mencapai 13 juta jiwa mampu memberikan kepastian Universal Health Coverage (UHC) bagi warganya. Jika Sumut bisa, maka kegagalan Aceh dalam mengelola JKA bukan soal ketiadaan uang, melainkan soal prioritas dan kemauan politik (political will).
Solusi Inovatif: Melampaui Skema BPJS
Kita harus berhenti terjebak dalam pola pikir bahwa kesehatan gratis hanya bisa lewat jalur premi BPJS yang seringkali birokratis dan membebani APBA secara langsung ke pihak ketiga. Berikut adalah dua tawaran solusinya:
- Rekonstruksi Pembiayaan: Sharing Cost Provinsi-Kabupaten/Kota. Kesehatan adalah urusan wajib konkuren. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beban ini tidak semestinya dipikul sendirian oleh Pemerintah Provinsi. Harus ada skema sharing cost yang proporsional. Provinsi bisa menanggung 40-60%, sementara sisanya ditanggung Kabupaten/Kota melalui realokasi anggaran perjalanan dinas atau proyek fisik yang tidak mendesak.
- Skema JKA Mandiri: Non-Asuransi untuk Kelas 3. Inilah langkah paling inovatif: Pemerintah Aceh dapat mengadopsi mekanisme pembayaran langsung (Direct Payment/Reimbursement) kepada RSUD.
- Warga yang tidak terdaftar BPJS tetap berhak mendapatkan layanan di kelas 3 RSUD mana pun di Aceh.
- Pemerintah tidak lagi membayar premi per kepala setiap bulan ke BPJS (yang seringkali menjadi "uang mati" jika warga tidak sakit).
- Sebagai gantinya, pemerintah membayar klaim berdasarkan real cost pelayanan yang diberikan rumah sakit. Ini lebih hemat, tepat sasaran, dan memperkuat arus kas rumah sakit daerah sendiri.
Sandaran Regulasi: Perintah Konstitusi
Secara hukum, mandat perlindungan kesehatan di Aceh sangat kuat. UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA) dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan menegaskan bahwa Pemerintah Aceh wajib menyediakan layanan kesehatan bermutu secara gratis bagi penduduknya. Mengabaikan hal ini adalah bentuk pelanggaran terhadap kekhususan Aceh itu sendiri.
Penutup
Jika pemerintah tetap bersikukuh menghapus JKA tanpa tawaran konsep baru yang lebih menjamin, maka benar adanya bahwa birokrasi kita sedang "gelap mata". Uang rakyat (Otsus) seharusnya kembali ke rakyat dalam bentuk jaminan nyawa, bukan dalam bentuk semen dan beton yang hanya dinikmati segelintir kontraktor.
Kita menuntut transparansi: tunjukkan data desil yang akurat, hitung kembali dampak bencana, dan terapkan skema sharing cost. Kesehatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Jangan sampai demi mengejar target fisik, pemerintah justru meninggalkan rakyatnya mati perlahan tanpa akses medis.