Menyoal Integritas Seleksi JPT Aceh, Dr. Nasrul Zaman: Antara Sistem Merit dan Syarat Titipan

Dr. Nasrul Zaman (Pengamat kebijakan publik). Foto (dok.Istimewa).
Dr. Nasrul Zaman (Pengamat kebijakan publik). Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Banda Aceh – Penyelenggaraan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh kini tengah menjadi sorotan.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman, mengingatkan agar proses seleksi tersebut tidak terjebak dalam praktik penetapan persyaratan yang terlalu spesifik atau terkesan "mengunci" kandidat tertentu.

​Menurut Nasrul, seleksi JPT Pratama seharusnya diletakkan dalam kerangka penguatan sistem merit sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara teknis, aturan ini diperkuat melalui PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 17 Tahun 2020.

​"Regulasi secara eksplisit menegaskan bahwa pengisian jabatan tinggi wajib dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Tujuannya jelas: menjamin profil pejabat yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan integritas tertinggi," ujar Nasrul kepada media, Selasa, 20 Januari 2026.

Potensi Diskriminasi dan Pelanggaran Aturan

​Nasrul menilai, persyaratan yang sengaja didesain sangat teknis atau eksklusif berpotensi menabrak Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019. Aturan tersebut melarang adanya kriteria diskriminatif yang dapat menghambat partisipasi talenta potensial, terutama dari luar instansi.

​"Jika syarat dibuat terlalu sempit, esensi kompetisi sehat tidak akan tercapai. Ini justru bisa menjadi hambatan buatan bagi ASN berkualitas lainnya," tuturnya.

​Ia merujuk pada beberapa kasus di daerah lain di mana Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terpaksa melakukan intervensi. Di salah satu provinsi di Pulau Jawa, misalnya, panitia seleksi sempat membatalkan pengumuman karena persyaratan jabatan yang dianggap terlalu terbatas. Setelah direvisi menjadi penguasaan "Rumpun Urusan" yang lebih luas, jumlah pelamar berkualitas justru meningkat signifikan.

Rekomendasi untuk Pemerintah Aceh

​Sebaliknya, Nasrul mencontohkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang konsisten menerapkan keterbukaan tanpa hambatan birokratis. Hasilnya, Jawa Barat kini menjadi benchmark nasional dalam manajemen talenta.

​Atas dasar itu, Nasrul merekomendasikan agar Pemerintah Aceh segera meninjau ulang parameter persyaratan teknis dalam seleksi JPT kali ini. Ia menyarankan agar panitia seleksi (Pansel) lebih fokus pada:

  1. Kedalaman pengalaman manajerial.
  2. Rekam jejak capaian kinerja yang relevan.
  3. ​Menghindari nomenklatur jabatan atau. sertifikasi yang bersifat eksklusif.

​"Dengan mengedepankan transparansi, Pemerintah Aceh tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga membangun citra birokrasi yang modern, profesional, dan akuntabel di mata publik maupun Pemerintah Pusat," pungkasnya.

Penulis: Redaksi
Editor: Tim Redaksi