Mualem Perpanjang Status Tanggap Darurat Aceh Hingga 29 Januari 2026

Rapat koordinasi virtual di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor, Kantor Gubernur Aceh. Foto (dok.Humas Pemerintah Aceh).
Rapat koordinasi virtual di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor, Kantor Gubernur Aceh. Foto (dok.Humas Pemerintah Aceh).

KUPAS.co | Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Serambi Mekkah untuk keempat kalinya. Keputusan ini memperpanjang masa darurat selama tujuh hari kedepan, terhitung sejak 23 hingga 29 Januari 2026.

​Keputusan tersebut diambil pria yang akrab disapa Mualem ini dalam rapat koordinasi virtual di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor, Kantor Gubernur Aceh, Kamis malam, 22 Januari 2026. Perpanjangan ini mengacu pada rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari serta evaluasi penanganan di lapangan yang dinilai belum tuntas.

​"Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari," ujar Mualem dalam arahannya.

Dalam rapat tersebut, Mualem menyoroti kondisi kritis di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Ia mengungkapkan, warga di wilayah tersebut sangat mendesak membutuhkan sedikitnya delapan jembatan darurat akibat infrastruktur yang hancur diterjang bencana.

​Saat ini, mobilitas warga bergantung sepenuhnya pada debit air sungai. "Di Sawang, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus," kata Mualem menambahkan.

​Selain Aceh Utara, laporan dari Bupati Aceh Tamiang dan Bupati Pidie Jaya menjadi dasar pertimbangan karena pembersihan lingkungan dan distribusi logistik di wilayah tersebut belum merata.

Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka ini menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mempercepat pembersihan fasilitas publik, mulai dari sekolah, tempat ibadah, hingga lahan pertanian. Mualem juga memberikan tenggat waktu yang ketat bagi jajarannya.

​"Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir," tegasnya.

​Pemerintah Aceh menargetkan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) harus rampung paling lambat pada 2 Februari 2026. Langkah ini diambil agar proses pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal setelah dihantam rangkaian bencana hidrometeorologi.

​Mualem pun mengajak sinergi dari TNI/Polri, dunia usaha, hingga relawan untuk memastikan layanan kesehatan dan perbaikan akses menyentuh pelosok gampong yang selama ini sulit dijangkau.