Nama Anggota DPRK Aceh Besar Mencuat di Sidang Korupsi Wastafel Rp45 Miliar

Terdakwa yang menjalani sidang perdana, foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh – Anggota DPRK Aceh Besar dari Partai Golkar, Wiki Noviandi, bersama Direktur CV Ratu Arieska, Syifak Muhammad Yus, menjalani sidang perdana perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tempat cuci tangan (wastafel) pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Senin (2/2/2026).

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Jamil, didampingi hakim anggota R. Deddy dan Anda Ariansyah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Putra Masduri, mendakwa tujuh orang terdakwa dalam perkara tersebut.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut Wiki Noviandi diduga terlibat aktif dalam proyek pembangunan wastafel dan sanitasi di SLB, SMA, dan SMK se-Aceh yang bersumber dari Dana APBA melalui skema refocusing anggaran Covid-19 dengan nilai proyek mencapai Rp45 miliar.

“Keterlibatan terdakwa Wiki Noviandi tidak hanya bersifat formal, namun turut mempengaruhi pelaksanaan proyek pengadaan,” ujar JPU Putra Masduri di hadapan majelis hakim.

Sementara itu, Syifak Muhammad Yus disebut sebagai pelaksana utama proyek pengadaan tersebut. Jaksa mengungkapkan bahwa Syifak menguasai sebanyak 159 paket pekerjaan, termasuk paket atas nama pihak lain.

“Sebanyak 159 paket pekerjaan dikuasai oleh terdakwa Syifak Muhammad Yus, termasuk paket atas nama pihak lain, di antaranya atas nama Teuku Nara Setia, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh,” kata JPU.

Paket-paket pekerjaan tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Aceh, termasuk 39 paket di SMA dan SMK wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Dalam pelaksanaannya, proyek wastafel tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Jaksa membeberkan adanya pengurangan volume pekerjaan serta penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi.

“Ditemukan penggunaan kran berbahan chrome yang seharusnya stainless steel, serta penggunaan pompa air biasa sebagai pengganti pompa submersible,” ungkap JPU.

Selain penyimpangan teknis, jaksa juga menyoroti lemahnya perencanaan anggaran yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, khususnya pada item pipa instalasi dan pembuangan karena pembayaran dilakukan secara lumpsum.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Aceh, perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,9 miliar.

“Akibat perbuatan para terdakwa, kerugian keuangan negara mencapai Rp2,9 miliar,” kata Putra Masduri.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa dengan dakwaan primair dan subsidair sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.