Ombudsman Respons Dugaan Pungutan Sertifikasi Guru di Aceh

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Dian Rubianty, Foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pungutan dalam proses sertifikasi guru di sejumlah sekolah. Laporan tersebut kini diproses melalui mekanisme Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) karena dinilai mendesak.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Dian Rubianty, mengatakan laporan diterima pada pekan lalu, bertepatan dengan proses pencairan tunjangan sertifikasi triwulan pertama tahun 2026.

“Kami mendapat informasi dari para pelapor bahwa saat ini sedang berlangsung proses pencairan sertifikasi triwulan satu 2026, sehingga penanganannya dilakukan secara cepat,” ujar Dian, Sabtu (8/2/2026).

Ia menegaskan, tanpa dasar aturan yang sah, tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun terkait sertifikasi guru, baik oleh pihak sekolah, operator, maupun instansi lainnya.

Menurutnya, sertifikasi merupakan kewajiban profesional guru yang difasilitasi negara, bukan layanan berbayar. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Ini bukan bantuan yang boleh dimintakan imbalan. Sertifikasi adalah hak dan kewajiban profesional guru yang difasilitasi negara,” tegasnya.

Ombudsman juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses sertifikasi berjalan tertib, transparan, dan bebas dari pungutan. Pemerintah kabupaten/kota, khususnya dinas pendidikan, diminta mengawasi proses tersebut di sekolah masing-masing.

Dian menjelaskan, sistem pembayaran tunjangan sertifikasi saat ini sudah dilakukan secara langsung ke rekening guru melalui Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIMBAR). Skema ini menghubungkan data antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan.

“Dengan sistem transfer langsung, tidak ada alasan lagi muncul pungutan dalam proses sertifikasi maupun pencairan tunjangan,” katanya.

Ombudsman menegaskan, jika masih ditemukan pungutan tanpa dasar hukum, praktik tersebut merupakan pelanggaran dan akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta langkah korektif kepada pihak terkait.