Pansus Bongkar Skandal IUP, Desak Gubernur Copot Pejabat SKPA

Gubernur Aceh (tengah) bersama ketua DPRA (kanan) dan Sekda Aceh (kiri) dalam rapat paripurna, foto: ist

KUPAS.co | Banda Aceh – Panitia Khusus (Pansus) DPR Aceh mendesak Gubernur Aceh segera mencopot sejumlah pejabat di lingkungan SKPA, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal ini disampaikan Juru Bicara Pansus, Nurdiansyah Alasta, dalam rapat paripurna di DPRA Aceh, Kamis (25/9/2025)

Desakan itu muncul karena Pansus menilai para kepala bidang di kedua dinas tersebut dengan sengaja mengabaikan hasil temuan dan rekomendasi Pansus DPR Aceh tahun 2024 terkait tata kelola izin usaha pertambangan (IUP).

Menurut laporan Pansus, meski sudah ada rekomendasi untuk evaluasi, pejabat di SKPA ESDM dan DPMPTSP tetap memproses izin baru. Sikap ini dianggap bertolak belakang dengan upaya perbaikan tata kelola pertambangan di Aceh.

“Pansus DPR Aceh meminta Gubernur untuk mencopot seluruh kabid di SKPA ESDM dan DPMPTSP yang secara sengaja telah mengangkangi hasil temuan Pansus DPR Aceh tahun 2024,” tegas jubir Pansus dalam rekomendasinya.

Selain itu, Pansus menemukan sebanyak 34 perusahaan telah mengantongi IUP eksplorasi, namun sebagian besar tidak melakukan aktivitas sesuai peruntukan.

Izin tersebut justru dijadikan komoditas bisnis portofolio atau dijual kepada pihak ketiga untuk keuntungan pribadi, sehingga merugikan pendapatan Aceh.

Pansus juga mengkritik maraknya praktik tambang ilegal di sejumlah wilayah Aceh.

Aktivitas tambang non-prosedural itu dinilai berlangsung “membabi buta” dan merusak lingkungan, bahkan disebut melibatkan oknum aparat penegak hukum.

“Pansus DPR Aceh meminta Gubernur menutup seluruh kegiatan tambang ilegal yang berlangsung di Aceh,” lanjut rekomendasi tersebut.

Untuk memperkuat pengawasan, Pansus turut mendorong pembentukan Satgas Khusus Penataan IUP serta penerbitan Instruksi Gubernur (Ingup) tentang penataan izin sektor pertambangan.

Langkah ini dinilai penting demi masa depan tata kelola sumber daya alam di Aceh.

Penulis: Nana
Editor: Tim Redaksi