Panwaslih Aceh Selatan Perkuat Pengawasan Partisipatif Lewat “Ngabuburit Pengawas”
KUPAS. co, TAPAKTUAN – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan memperkuat strategi pencegahan pelanggaran Pemilu 2029 dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Upaya ini mereka kemas melalui kegiatan diskusi publik bertajuk "Ngabuburit Pengawasan" di Cafe Saung Bambu II, Batu Itam, Tapaktuan, Senin (2/3/2026).
Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Deri Friadi, menegaskan bahwa keterlibatan aktif warga menjadi kunci kualitas pesta demokrasi. Menurutnya, penyelenggara pemilu tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pengawasan dari masyarakat.
“Negara hadir untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Namun pengawasan tidak akan maksimal tanpa dukungan masyarakat. Partisipasi publik menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Pemilu 2029 yang bermartabat,” ujar Deri dalam sambutannya di hadapan tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan.
Deri menambahkan, demokrasi yang sehat membutuhkan integritas, transparansi, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, ia mengajak warga memandang pengawasan sebagai tanggung jawab kolektif.
Dalam forum yang sama, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Panwaslih Aceh Selatan, Basar Mulyadi, memaparkan landasan hukum pengawasan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 7 Tahun 2023.
Basar mengungkapkan, pada Pemilu 2024 lalu, pihaknya menangani sembilan temuan dan satu laporan dugaan pelanggaran di Aceh Selatan. Data tersebut menjadi alarm bahwa potensi kecurangan masih nyata dan memerlukan pengawasan berkelanjutan.
“Regulasi menegaskan pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Ini kerja kolaboratif,” kata Basar.
Panwaslih juga mengingatkan warga mengenai hak konstitusional mereka, mulai dari hak memilih hingga hak mendapatkan informasi kepemiluan. Sebagai timbal balik, warga memiliki kewajiban moral untuk melaporkan praktik politik uang, ketidaknetralan ASN, hingga kampanye hitam.
Basar menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dengan memberikan informasi awal atau memantau setiap tahapan pemilu. Warga juga diimbau berani mendokumentasikan bukti pelanggaran berupa foto, video, maupun dokumen pendukung lainnya.
Kegiatan yang berlangsung menjelang waktu berbuka puasa ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Camat Tapaktuan Murlizar, Direktur Poltas Ir. Nuzuli Fitriadi, Ketua PWI Aceh Selatan Muhammad Taufik Zas, serta perwakilan organisasi mahasiswa seperti HMI dan PuKAT Aceh.
Melalui diskusi santai ini, Panwaslih Aceh Selatan optimistis kolaborasi erat antara penyelenggara dan warga akan melahirkan Pemilu 2029 yang lebih transparan dan tepercaya.









Komentar