Panwaslih Dalam Sorotan: Ketua Dilaporkan Terkait Hilangnya BB Money Politik
KUPAS.co | Banda Aceh – Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, Indra Miwaldi, dilaporkan ke Polresta Banda Aceh oleh aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, atas dugaan penghilangan barang bukti (BB) hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus money politik yang menyeret tim sukses salah satu paslon wali kota-wakil wali kota Banda Aceh.
“Barang bukti hasil OTT itu hilang tanpa penjelasan. Ini bukan persoalan sepele. Kita bicara soal kredibilitas pemilu dan integritas penyelenggara,” tegas Yulindawati, Kamis (24/7/2025).
Tak hanya soal BB yang raib, Yulinda juga menyoroti rangkap jabatan Indra Miwaldi yang kini tercatat sebagai Dewan Pengawas RSUD Meuraxa, padahal masih aktif sebagai Ketua Panwaslih. Ia menyebut hal ini sebagai pelanggaran etika dan aturan yang tidak bisa didiamkan.
“Bagaimana mungkin orang yang seharusnya mengawasi, justru diduga melakukan pelanggaran? Ini ironi dalam wajah demokrasi kita,” lanjutnya.
Yulinda mengapresiasi cepatnya respons Polresta Banda Aceh, khususnya Satreskrim, dalam menangani laporan tersebut. Namun ia menekankan, kasus ini harus dibongkar tuntas tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai kasus ini dikaburkan atau ditutup-tutupi. Publik berhak tahu kebenaran. Jika penyelenggara pemilu ikut bermain, kepercayaan terhadap demokrasi akan runtuh,” ujarnya lantang.
Ia menegaskan, praktik money politik di Pilkada Banda Aceh bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bentuk pengkhianatan terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil.
“Jika terbukti ada keterlibatan oknum Panwaslih, harus diproses hukum. Jangan ada yang kebal hukum hanya karena menjabat,” tegas Yulinda.
Ia berharap langkah cepat Polresta bisa membuka mata publik, bahwa hukum masih bisa berdiri tegak di tengah tekanan kepentingan.
“Kasus ini harus jadi titik balik. Aceh butuh penegakan hukum yang tegas dan transparan, bukan hukum yang bisa dinegosiasikan,” tutupnya.









Komentar