Paripurna LKPJ 2024 Digelar, Idrus TM Ketua Komisi III Instruksikan 5 Point Penting Terhadap Dinas Terkait

KUPAS.co | Aceh Selatan - Ketua Komisi III Idrus TM dalam rapat Paripurna DPRK terkait LKPJ Tahun Anggaran 2024 menyampaikan hasil kerja dan rekomendasi dari pansus III mengenai 5 point penting terhadap SKPK dibawah pengawasan komisi III. Jum'at (2/5/2025).

Adapun hasil kerja dan rekomendasi III LKPJ Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024 yaitu :

Dinas Perhubungan.

Kepada Dinas Perhubungan diminta untuk menertibkan armada-armada yang merupakan aset daerah. Setiap armada yang ada harus difungsikan sesuai dengan peruntukannya.

Armada Bus Sekolah di Kecamatan Tapaktuan, kami melihat tidak difungsikan secara maksimal. Setiap jam pulang sekolah, kami melihat banyaknya pelajar-pelajar yang kesulitan mendapatkan transportasi untuk pulang ke Gampong Panjupian, Lhok Rukan dan Air Pinang. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami minta Pemerintah Daerah untuk menambah armada baru serta mengalihkan/mengembalikan pengelolaan Bus Sekolah ke Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kami himbau kepada Pemerintah Daerah terhadap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah di bangun di Gampong Jamboe Kepok Kecamatan Kota Bahagia, untuk segera diaktifkan atau difungsikan, jangan sampai bangunan dan instalasi yang telah dibangun dengan anggaran milyaran nantinya hanya akan menjadi barang rongsokan. Untuk itu Pemerintah Daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam hal ini harus segara merumuskan kebijakan agar SPAM di Gampong Jamboe Kepok dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang memenuhi syarat secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Terhadap pembangunan jalan Kabupaten yang menghubungkan antara Kecamatan Bakongan dan Kota Bahagia dimintakan kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritakan penyelesaian pembangunannya. Keadaan jalan yang belum diaspal telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat akibat jalan yang tidak rata dan berdebu.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diharapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. DLH diharapkan untuk dapat mengontrol dan mengawasi tempat-tempat pembuangan sampah karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat menimbulkan dampak lingkungan. Pemilihan lokasi TPA harus jauh dari pemukiman dan sumber air guna mencegah terjadinya pencemaran air, udara dan tanah yang dapat menimbulkan dampak bukan hanya kepada Kesehatan akan tetapi juga akan berdampat kepada sosial ekonomi masyarakat.

Untuk beberapa Kecamatan khususnya Kecamatan Kluet Utara dirasa perlu adanya penambahan armada/truk sampah dan juga Tong Sampah, dikarenakan dibeberapa lokasi terdapat tumpukan-tumpukan sampah yang tentunya sangat mengganggu pemandangan dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap.

Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait diminta untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan yang ada di dalam Kabupaten Aceh Selatan. Dengan adanya perusahaan-perusahaan yang beroperasi seharusnya bukan hanya memberikan dampak positif kepada Pemerintah tapi juga harus berdampak pada kehidupan sosial bagi masyarakat sekitar perusahaan. Untuk itu kami meminta Pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara PT. PSU Tiga Manggis dengan Masyarakat Kecamatan Kluet Tangah khususnya dengan masyarakat Gampong Simpang Tiga agar perusahaan dapat memenuhi tuntutan dan kesepakatan perusahaan dengan masyarakat. Apabila tuntutan dan kesepakatan tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka kami meminta Pemerintah Kabupaten untuk mengevaluasi segala kegiatan perusahaan dimaksud, hal ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten guna mencegah timbulnya konflik.

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait juga harus melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan-perizinan kepada sejumlah pemegang Izin Usaha Kehutanan. Berdasarkan hasil pemantauan kami dilapangan terhadap perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Pemegang Hak Atas Tanah Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah ditemukan adanya indikasi pengusahaan lahan diluar dari lahan pemegang hak atas tanah. Hal ini tentunya akan berdampak kepada Kawasan Hutan Lindung dan kerusakan lingkungan terutama seringnya terjadi banjir. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Kabupaten untuk segera mengevaluasi perizinan tersebut.

Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan.

Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan dan melaksnakan kebijakan program pembangunan serta memberi petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat menjadi pilar terdepan dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk itu Pemerinah Kabupaten harus memberikan perhatian serius dalam penempatan SDM untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan ini.

Kepada seluruh mitra kerja Pansus III DPRK Aceh Selatan yang telah melaksankan tugas dan fungsinya dengan baik, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Harapan kita semua, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat terus meningkatkan kinerjanya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam hal ini Idrus TM politikus dari Partai Aceh berharap atas kerja sama seluruh SKPK dibawah pengawasan Komisi III untuk turut memperbaiki semua aspek yang menjadi kekurangan yang pernah dilihat disaat pansus.

"Kami terus mengingatkan seluruh SKPK dibawah pengawasan Komisi III untuk kerja samanya dalam membangun daerah demi mewujudkan Aceh Selatan Maju dan Produktif dan kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra kerja Pansus III DPRK Aceh Selatan yang telah melaksankan tugas dan fungsinya dengan baik," tutupnya