DPRK Soroti Pemadaman Listrik Berhari-hari di Aceh Selatan, PLN Diminta Beri Kompensasi

Novi Rosmita, SE.,M.Kes Anggota DPRK Aceh Selatan. Foto (dok.Istimewa).
Novi Rosmita, SE.,M.Kes Anggota DPRK Aceh Selatan. Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Aceh Selatan — Pemadaman listrik yang terjadi selama berhari-hari di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Selatan menuai sorotan. Gangguan pasokan listrik yang belum sepenuhnya pulih pascabencana dinilai berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga layanan publik yang bersifat vital.

Anggota DPRK Aceh Selatan Novi Rosmita, SE., M.Kes menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menilai pemadaman listrik berkepanjangan tidak lagi sekadar persoalan teknis, tetapi telah menyentuh aspek kemanusiaan dan hak dasar masyarakat.

“Listrik adalah kebutuhan pokok masyarakat hari ini. Ketika listrik mati berhari-hari, aktivitas warga lumpuh, usaha kecil terhenti, komunikasi terganggu, bahkan pelayanan kesehatan berada dalam risiko,” ujar Novi Rosmita.

Menurutnya, dampak pemadaman listrik sangat nyata dirasakan masyarakat. Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena pompa air tidak berfungsi. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko keamanan akibat minimnya penerangan pada malam hari.

Dari sisi ekonomi, pelaku usaha kecil dan menengah turut merasakan dampaknya. Usaha seperti laundry, fotokopi, warung makan hingga ritel terpaksa menghentikan operasional atau menanggung biaya tambahan untuk penggunaan genset.

Yang paling mengkhawatirkan, kata Novi selaku Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Aceh Selatan, adalah dampaknya terhadap sektor kesehatan.

“Jika listrik padam dan sistem cadangan tidak optimal, maka keselamatan pasien, terutama yang dalam kondisi darurat, bisa terancam. Ini bukan hal sepele,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Novi Rosmita juga meminta PT PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik berkepanjangan.

“Masyarakat sudah terlalu lama bersabar. Saya meminta PLN tidak hanya fokus pada pemulihan teknis, tetapi juga memikirkan kompensasi yang layak sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya.

Menurut Novi, kompensasi tersebut tidak semata berkaitan dengan kerugian materi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kelistrikan.

Sementara itu, Manager ULP PLN Tapaktuan, Erliza, saat dihubungi KUPAS.co, menjelaskan bahwa gangguan listrik terjadi akibat dampak pascabencana yang memengaruhi sistem kelistrikan di wilayah Aceh.

“Karena sistem kelistrikan kita terinterkoneksi dengan sistem yang ada di Arun–Bireuen,” jelas Erliza.

Ia menyampaikan hingga saat ini pihak PLN belum dapat memastikan kapan sistem kelistrikan akan kembali normal sepenuhnya.

“Mohon doa dan dukungan nya agar proses pemulihan listrik di aceh cepat pulih kembali dan seluruh petugas yang sedang melakukan perbaikan jaringan listrik di aceh diberikan kemudahan serta kelancaran.”

Meski demikian, PLN terus melakukan berbagai upaya pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak.

Untuk wilayah Tapaktuan, suplai listrik sementara dipasok melalui mesin pembangkit yang berada di PLTD Tapaktuan.

“Alhamdulillah, untuk Tapaktuan bisa disuplai dari mesin pembangkit yang ada di PLTD Tapaktuan. Walaupun kapasitasnya terbatas, setidaknya masyarakat bisa menikmati nyala listrik secara bergilir, sekitar kurang lebih empat jam,” ungkapnya.

Terkait pelayanan kesehatan, Erliza menegaskan bahwa PLN memberikan perhatian khusus terhadap fasilitas vital, termasuk rumah sakit.

“Untuk RSUD Yuliddin Away, kami sudah melakukan backup dengan genset berkapasitas 125 kVA serta bantuan BBM dari PLN, agar pelayanan rumah sakit tidak terganggu,” jelasnya.

Menanggapi permintaan kompensasi dari masyarakat dan wakil rakyat, Erliza menyebutkan bahwa kewenangan terkait kebijakan kompensasi berada di tingkat pusat.

Penulis: Herian Syahputra
Editor: Tim Redaksi