Pemkab Aceh Selatan Belum Terima Panggilan PTUN Terkait Gugatan PT. MKA
KUPAS.co | Aceh Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan hingga saat ini mengaku belum menerima salinan gugatan maupun surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, terkait perkara yang diajukan oleh perusahaan tambang bijih besi, PT. Menara Kembar Abadi (MKA).
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Selatan, Suhatril, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (24/10/2025), menegaskan bahwa hingga siang hari pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pengadilan.
“Sampai siang tadi kita belum menerima gugatan atau surat panggilan dari PTUN,” ujar Suhatril.
Ia menjelaskan, dalam proses hukum tata usaha negara, setiap berkas gugatan yang masuk akan lebih dulu diverifikasi oleh majelis hakim PTUN. Proses ini bertujuan memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum diterbitkan panggilan sidang kepada para pihak.
“Kalau sudah memenuhi syarat untuk dismisal, baru disampaikan panggilan untuk proses persidangannya,” tambahnya.
Sementara itu, dari pihak penggugat, Kuasa Hukum PT. MKA dari Kantor Hukum Bahadur Satri & Partners, menyebutkan bahwa PTUN Banda Aceh telah mengirimkan relaas panggilan sidang kepada pihak tergugat. Dalam pemberitahuan tersebut, perkara tercatat dengan Nomor 14/G/TF/2025/PTUN.BNA, dan dijadwalkan untuk disidangkan pada Rabu, 29 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB di ruang sidang PTUN Banda Aceh.
Dalam surat panggilan itu, pengadilan meminta pihak tergugat, yakni Bupati Aceh Selatan, untuk hadir memberikan penjelasan atas gugatan yang diajukan.
Diketahui, PT. Menara Kembar Abadi (MKA) sebelumnya telah melayangkan gugatan terhadap Bupati Aceh Selatan ke PTUN Banda Aceh. Berdasarkan data dari laman resmi pengadilan (https://sipp.ptun-bandaaceh.go.id), gugatan tersebut terdaftar pada Rabu, 22 Oktober 2025 dengan nomor perkara yang sama.
Perusahaan tambang tersebut menilai Bupati Aceh Selatan telah melakukan tindakan administratif yang merugikan dengan tidak memberikan tanggapan atas permohonan pembaruan rekomendasi izin usaha pertambangan (IUP) bijih besi yang mereka ajukan sejak Maret 2025.
Menurut Bahadur Satri & Partners, sikap diam pemerintah daerah itu tergolong sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN) fiktif negatif, yang dinilai berimplikasi hukum dan merugikan kepentingan kliennya.









Komentar