Pemkab Aceh Utara Dinilai Abai Tahapan, Gaji ASN Tertahan Awal 2026
Kupas.co | Banda Aceh — Pemerintah Aceh meluruskan tertundanya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada awal tahun 2026.
Pemerintah Aceh menegaskan, keterlambatan tersebut tidak memiliki relevansi dengan proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 yang sedang berlangsung.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa secara tahapan penganggaran, pembayaran gaji ASN seharusnya dapat tetap dilakukan meskipun APBK belum ditetapkan.
Hal itu dimungkinkan melalui mekanisme pengeluaran daerah yang mendahului penetapan APBK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Seharusnya, 15 hari sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2025, pemerintah kabupaten sudah menyiapkan Peraturan Bupati tentang pengeluaran daerah mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2026 agar pembayaran gaji PNS/ASN tetap dapat terbayarkan,” ujar Muhammad MTA, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyerahkan dokumen evaluasi APBK 2026 kepada Pemerintah Aceh pada 15 Desember 2025. Sesuai tahapan, proses evaluasi tersebut berlangsung selama 14 hari kerja.
Dengan tahapan tersebut, potensi tertundanya pembayaran gaji ASN pada 1 atau 2 Januari 2026 seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak awal.
Menurutnya, penjelasan ini perlu disampaikan agar ke depan pejabat terkait tidak abai terhadap tahapan dan mekanisme penganggaran, demi menjamin keberlangsungan pemerintahan yang baik serta pemenuhan hak-hak paling mendasar bagi ASN, terlebih di tengah kondisi Aceh yang sedang dilanda bencana.
Muhammad MTA juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi APBK 2026 telah diselesaikan oleh Pemerintah Aceh. Hasil evaluasi tersebut akan segera disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai dengan catatan yang diberikan.
“Harapan kita, penjelasan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh kabupaten/kota di Aceh agar lebih cermat dalam mengikuti tahapan dan mekanisme penganggaran,” katanya.
Pemerintah Aceh berharap Aceh dapat segera bangkit dari musibah bencana yang melanda dan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik demi pelayanan kepada masyarakat.









Komentar