Penanganan Pascabencana di Pidie Jaya Dinilai Stagnan, Anggaran BTT Rp 4,8 Miliar Jadi Sorotan
KUPAS.co | Pidie Jaya - Proses penanganan pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, kini berada di titik kritis. Meski masa tanggap darurat telah memasuki tahap kelima, kondisi di lapangan dilaporkan masih stagnan. Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 4,8 miliar yang telah terserap habis kini memicu pertanyaan besar terkait akuntabilitas dan efektivitas kinerjanya.
Kesenjangan antara laporan administratif dan realitas di lokasi terdampak banjir menjadi temuan utama dalam rapat evaluasi penanganan bencana, Selasa (27/1/2026). Data yang diinput oleh tim administrasi disinyalir tidak sinkron dengan fakta lapangan, sehingga memunculkan dugaan adanya manipulasi progres demi pemenuhan prosedur formal semata.
Kritik tajam mengarah pada minimnya kontribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Di berbagai titik terdampak, aktivitas pembersihan infrastruktur publik dan bantuan langsung justru lebih banyak didominasi oleh personel TNI dan Polri.
Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinilai tidak turun langsung secara maksimal ke lokasi pasca-bencana. Akibatnya, kebijakan yang diambil dianggap tidak berbasis pada kebutuhan faktual warga terdampak.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli, Refan Nurreza, menyayangkan lemahnya empati birokrasi di tengah penderitaan masyarakat.
"Sangat memprihatinkan melihat TNI dan Polri bekerja keras di lapangan, sementara keterlibatan ASN lokal sangat minim. Bahkan ada kesan kurangnya empati terhadap warga yang masih berjuang pulih," ujar Refan dalam keterangan tertulisnya.
Melihat kondisi tersebut, HMI Cabang Sigli mendesak Bupati Pidie Jaya untuk segera mengambil tindakan tegas. Refan meminta Bupati melakukan evaluasi total dan mencopot pimpinan SKPK yang dinilai gagal menjalankan fungsi tanggap bencana.
"Kami mendesak Bupati segera mencopot pejabat yang tidak becus. Pembiaran terhadap kinerja buruk ini tidak hanya merugikan keuangan negara melalui anggaran BTT yang besar, tetapi juga memperpanjang beban masyarakat, apalagi bulan suci Ramadhan sudah di depan mata," tegas Refan.
Hingga berita ini diturunkan, publik menanti langkah nyata pemerintah daerah untuk membuktikan transparansi penggunaan dana BTT serta sinkronisasi data lapangan agar bantuan dan pemulihan infrastruktur dapat tepat sasaran.









Komentar