Pertanyakan Izin PT ALIS, Ketua APKASINDO: Kepemilikan HGU Merupakan Kepastian Hukum

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Aceh Selatan, Adi Darmawan. Foto (dok.istimewa).
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Aceh Selatan, Adi Darmawan. Foto (dok.istimewa).

KUPAS.co | Aceh Selatan - Pelaku usaha di sektor perkebunan khususnya kepala sawit wajib mengantongi Izin Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Aceh Selatan, Adi Darmawan.

Adi mengatakan bahwa kepemilikan HGU bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan agraria, dan perlindungan terhadap petani lokal.

“Kami melihat ada perusahaan yang beroperasi tanpa dasar hukum yang sah. Ini bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi juga ancaman serius terhadap masa depan petani dan stabilitas sosial,” tegas Adi Darmawan, Selasa 22 Juli 2025.

Pernyataan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 42 yang berbunyi:

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang mengusahakan lahan perkebunan di atas tanah yang tidak memiliki hak atas tanah, izin, atau perjanjian dengan pemegang hak atas tanah, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara usaha perkebunan sampai dengan pencabutan izin usaha perkebunan.”

Namun, pasal tersebut telah mengalami penyesuaian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa ketentuan ini tidak boleh digunakan untuk menjerat petani kecil atau masyarakat adat yang selama ini mengelola lahan secara turun-temurun, tanpa sertifikat formal.

“Aturan itu ditujukan untuk pelaku usaha besar, bukan petani kecil. Kami terus mengawal agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tambah Adi.

APKASINDO Aceh Selatan saat ini memantau secara ketat keberadaan PT ALIS, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang baru memulai aktivitasnya di wilayah Aceh Selatan pada tahun ini. Meski masih tergolong baru, PT ALIS diduga telah mempersiapkan dan mengelola lahan tanpa mengantongi Izin HGU yang sah.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat bahwa PT ALIS telah membuka dan mempersiapkan lahan untuk kegiatan perkebunan, padahal hingga saat ini belum jelas status legalitas tanah yang digunakan,” ujar Adi Darmawan.

APKASINDO menilai tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU Perkebunan dan meminta pemerintah daerah, ATR/BPN, serta aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan pelanggaran hukum terjadi di tahap awal operasi perusahaan.

“Jangan sampai ada pembiaran yang akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Lebih baik dicegah sejak dini sebelum menimbulkan dampak sosial yang luas,” tegasnya.

Lebih lanjut, APKASINDO Aceh Selatan mendorong agar setiap perusahaan perkebunan membangun hubungan kemitraan yang adil dengan petani. Legalitas lahan seperti HGU menjadi dasar kepercayaan dan kepastian kerja sama. Tanpa itu, petani selalu berada pada posisi lemah dan tidak terlindungi.

“Kami tidak menolak investasi. Tapi investasi harus taat hukum, bermitra adil, dan membawa manfaat bagi masyarakat,” jelas Adi.

APKASINDO juga menyerukan moratorium pemberian izin baru hingga seluruh perusahaan yang telah atau akan beroperasi menyelesaikan kewajiban legal mereka, termasuk memperoleh HGU dan menjalankan program kemitraan dengan petani lokal.

Sebagai bagian dari kewajiban perusahaan perkebunan, penyediaan kebun plasma bagi masyarakat sekitar atau petani mitra merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan regulasi, perusahaan perkebunan yang memiliki HGU wajib mengalokasikan minimal 20% dari total luas lahan untuk kebun plasma. APKASINDO Aceh Selatan menekankan bahwa mekanisme kebun plasma harus dilakukan secara transparan, tertulis, dan melibatkan petani secara aktif sejak tahap awal.

Proses idealnya meliputi:

  • Identifikasi calon petani plasma melalui musyawarah dengan masyarakat lokal.
  • Perjanjian kemitraan tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk pola pembagian hasil, skema pembiayaan, dan jangka waktu.
  • Penyediaan sarana produksi, pelatihan teknis, dan pendampingan berkelanjutan oleh perusahaan.
  • Evaluasi berkala dan keterbukaan informasi, agar petani mengetahui status kebun dan hasil usahanya.

“Plasma bukan hanya formalitas. Jika dilakukan dengan benar, plasma adalah instrumen keadilan ekonomi yang nyata,” ujar Adi Darmawan.

Dalam hubungan kemitraan plasma, petani atau masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga seimbang, agar kebun plasma berjalan produktif dan berkelanjutan.
Hak petani plasma antara lain:

  • Mendapatkan alokasi lahan dan akses kelola sesuai kesepakatan.
  • Mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari perusahaan.
  • Menerima pembagian hasil yang adil dan transparan.
  • Mengakses informasi dan laporan keuangan kebun plasma.

Kewajiban petani plasma antara lain:

  • Merawat dan mengelola kebun sesuai standar teknis.
  • Mematuhi perjanjian kemitraan yang telah disepakati.
  • Berpartisipasi aktif dalam program monitoring dan evaluasi.
  • Menjaga keamanan dan keberlanjutan lingkungan kebun.

Organisasi APKASINDO terus mendampingi petani sawit swadaya dalam legalisasi lahan, sertifikasi ISPO, dan edukasi kelembagaan. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai fasilitator.

“Petani tidak boleh dibiarkan menghadapi konflik lahan sendirian. Pemerintah wajib turun tangan sejak awal, bukan menunggu masalah membesar,” tambah Adi Darmawan.

Sebagai penutup, Adi menegaskan bahwa tata kelola lahan yang baik hanya bisa terwujud jika semua pihak tunduk pada hukum. Legalitas, termasuk HGU, bukan sekadar syarat teknis, tapi wujud keadilan agraria dan keberlanjutan jangka panjang.

“Kami ingin pembangunan perkebunan yang adil dan berkelanjutan. Hukum harus ditegakkan, termasuk terhadap PT ALIS yang saat ini sedang dalam sorotan,” pungkasnya.