Polemik PT MKA Jadi Cermin Lemahnya Kepastian Hukum Daerah, Praktisi Hukum: Pemerintah Harus Profesional dan Transparan
KUPAS.co | Aceh Selatan – Polemik tertundanya penerbitan rekomendasi untuk PT Menara Kembar Abadi (MKA) dinilai mencerminkan lemahnya sistem kepastian hukum di tingkat daerah. Praktisi hukum Aceh Selatan, Misbar, S.H., menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan.
“Persoalan rekomendasi PT MKA bukan hanya soal izin tambang, tapi tentang bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya secara tertib dan bertanggung jawab. Kalau terlalu lama tanpa keputusan, itu menciptakan ketidakpastian hukum,” ujar Misbar, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, keterlambatan dalam mengambil keputusan administratif menunjukkan masih lemahnya implementasi prinsip good governance di daerah.
“Setiap permohonan publik, apalagi yang berkaitan dengan investasi, harus diproses dalam waktu yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika proses itu menggantung tanpa kejelasan, publik akan kehilangan kepercayaan,” tegasnya.
Misbar menilai, pemerintah daerah perlu menyampaikan secara terbuka alasan penundaan atau kendala yang dihadapi, agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya tarik-ulur kepentingan.
“Transparansi adalah bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Kalau memang ada kekurangan dokumen atau aspek teknis lain, sampaikan secara tertulis kepada pemohon. Itu menunjukkan profesionalitas pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi juga penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Investor tidak hanya menilai potensi sumber daya alam, tapi juga kepastian administrasi dan kecepatan layanan publik. Kalau rekomendasi saja bisa tersendat tanpa alasan jelas, tentu akan mengurangi daya tarik daerah di mata investor,” lanjutnya.
Terkait langkah PT MKA membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Misbar menyebutnya sebagai proses hukum yang wajar dalam negara demokrasi.
“PTUN adalah mekanisme konstitusional bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk mencari keadilan administratif. Pemerintah harus siap menghormati putusan pengadilan apa pun hasilnya,” katanya.
Misbar menegaskan pemerintah daerah perlu menjadikan kasus ini sebagai evaluasi serius terhadap sistem pelayanan publik.
“Jika birokrasi ingin dipercaya, maka setiap keputusan harus cepat, jelas, dan akuntabel. Kepastian hukum adalah syarat utama agar investasi dan kesejahteraan rakyat bisa berjalan beriringan,” tutupnya.









Komentar