Polemik Staf Khusus Kepala Daerah: Menyoal Praktik di Aceh Selatan
KUPAS.co l Aceh Selatan - Beberapa tahun terakhir, publik Aceh Selatan diramaikan dengan polemik mengenai keberadaan Staf Khusus (Stafsus) Bupati maupun Penjabat (Pj.) Bupati, terutama sejak periode 2019 hingga 2024.
LSM FORMAKI merasa perlu menyampaikan catatan kritis terhadap fenomena ini, yang tidak hanya menimbulkan pertanyaan publik, tetapi juga menyimpan potensi pelanggaran hukum dan tata kelola anggaran daerah.
Secara normatif, keberadaan staf khusus dalam sistem pemerintahan daerah tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun dalam struktur organisasi perangkat daerah (SOTK). Artinya, jabatan ini bersifat non-struktural dan informal, serta sangat bergantung pada diskresi kepala daerah.
Masalah muncul ketika staf khusus tersebut dibiayai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam berbagai kasus, termasuk yang kami soroti di Aceh Selatan, tidak ditemukan regulasi daerah yang secara jelas mengatur status, tugas, serta sumber pembiayaan staf khusus tersebut.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai legalitas penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan yang tidak direncanakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran resmi daerah.
FORUM MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA (FORMAKI) telah menelusuri berbagai sumber dan menemukan indikasi bahwa honorarium dan operasional staf khusus dibebankan pada pos-pos anggaran yang tidak semestinya.
Lebih parah lagi, pengangkatan staf khusus oleh Pj. Bupati, yang secara administratif merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sedang menjalani proses Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024, yang tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melalui Panitia Khusus (Pansus).
Kami dari FORMAKI menilai, isu keberadaan staf khusus, khususnya dari sisi legalitas dan penggunaan anggaran, harus menjadi salah satu sorotan utama Pansus LKPJ. Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk menilai apakah kebijakan Bupati selama masa jabatan telah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Belajar dari berbagai daerah lain, seperti Kabupaten Serang dan Purwakarta, praktik serupa telah menimbulkan temuan dari BPK, bahkan berujung pada proses hukum oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus ini menjadi bukti bahwa keberadaan staf khusus tanpa dasar hukum dan alokasi anggaran yang sah bukan hanya masalah etik pemerintahan, tapi juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Kami mendesak agar Pemkab Aceh Selatan membuka secara transparan seluruh informasi terkait pengangkatan, tugas, serta pembiayaan staf khusus sejak tahun 2023. Selain itu, kami mendorong DPRK, khususnya melalui Pansus LKPJ, untuk menyelidiki dan mengevaluasi keberadaan serta kontribusi staf khusus dalam konteks kinerja pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah yang bersih hanya bisa terwujud jika setiap pengeluaran negara didasarkan pada hukum dan kebutuhan nyata. Jabatan "staf khusus" tak boleh menjadi selubung untuk kepentingan politik atau manuver kekuasaan di luar jalur formal pemerintahan.