Polisi dan Kekuasaan: Reformasi yang Dibelokkan
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
KUPAS.co - Reformasi 1998 dimaksudkan untuk memutus satu mata rantai terpenting otoritarianisme, dimana aparat keamanan yang tunduk pada kehendak penguasa. Pemisahan TNI dan Polri adalah fondasi awalnya. Polisi ditempatkan sebagai institusi sipil, profesional, dan netral dari politik. Dua puluh lima tahun kemudian, fondasi itu justru retak dari dalam.
Kepolisian Republik Indonesia kini berada pada posisi yang paradoksal. Secara konstitusional ia disebut sebagai alat negara penegak hukum. Namun dalam praktik politik, Polri semakin menampilkan diri sebagai perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif. Kedudukannya langsung di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tidak lagi sekadar relasi administratif, melainkan relasi politik.
Kondisi ini bukan tanpa konsekuensi. Sepanjang 2016-2023, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat sedikitnya 12.238 pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan Polri. Angka ini menempatkan kepolisian sebagai salah satu institusi negara dengan laporan pelanggaran tertinggi. Klaim profesionalisme dan reformasi internal terdengar hampa ketika data menunjukkan tren sebaliknya.
Sejarah sebetulnya sudah memberi peringatan. Presiden Soekarno menolak keras model kepolisian kolonial Belanda yang berfungsi sebagai de sterke arm van de overheid, yakni tangan kuat penguasa. Polisi Indonesia, menurut gagasan awal R.S. Soekanto, harus berdiri bersama rakyat, bukan di atasnya. Reformasi 1998 berupaya menghidupkan kembali gagasan itu. Namun apa yang terjadi hari ini justru menyerupai pengulangan masa lalu dalam kemasan baru.
Di era Joko Widodo, Polri mengalami ekspansi peran yang signifikan. Kepolisian bukan hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam pengelolaan stabilitas politik, pengamanan kontestasi elektoral, hingga pengendalian kritik. Dalam kajian politik, ini dikenal sebagai gejala authoritarian turn, yaitu ketika rezim tidak membubarkan demokrasi, tetapi memelintir institusinya untuk menjaga kekuasaan (Levitsky & Ziblatt, 2018).
Relasi ini saling menguntungkan. Kekuasaan mendapatkan alat pengendali yang efektif, sementara Polri memperoleh privilese anggaran, jabatan, dan daya tawar politik yang tinggi. Ironisnya, mekanisme pengawasan justru lumpuh. DPR, khususnya Komisi III, yang seharusnya menjadi penyeimbang, kerap berubah menjadi arena kompromi dan transaksi politik. Pengawasan kehilangan gigi, akuntabilitas menjadi jargon.
Akibatnya, publik makin menjauh. Kepercayaan terhadap Polri menurun, sementara rasa takut dan sikap permisif terhadap penyalahgunaan wewenang meningkat. Dalam situasi semacam ini, hukum tidak lagi hadir sebagai penjamin keadilan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan. Negara hukum bergeser menjadi negara perintah.
Masuknya pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto seharusnya menjadi momentum koreksi. Namun sinyal yang muncul justru problematik. Pernyataan Kapolri yang menyebut akan mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden “sampai titik darah penghabisan” bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan penegasan ego sektoral yang berbahaya. Aparat sipil yang berbicara dengan logika militer adalah alarm serius bagi demokrasi.
Pertanyaannya kini sederhana, apakah negara ini masih ingin menjaga semangat reformasi, atau memilih membiarkannya dibelokkan oleh kepentingan kekuasaan? Tanpa reposisi Polri sebagai institusi sipil yang independen, profesional, dan akuntabel, serta tanpa pengawasan parlemen yang sungguh-sungguh, dimana reformasi akan tinggal slogan.
Demokrasi tidak runtuh dengan tank di jalanan. Ia mati pelan-pelan, ketika polisi lebih setia pada kekuasaan ketimbang hukum, dan ketika negara membiarkan itu terjadi.