Prosedur Eksekusi Terpidana Disorot Kuasa Hukum, Ajukan Upaya PK
Kupas.co | Banda Aceh — Kuasa hukum terpidana kasus dugaan jarimah pelecehan seksual berinisial AM menyampaikan keberatan terkait proses eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh pada 10 Maret 2026.
Kuasa hukum AM, Tarmizi Yakop, menyebut pelaksanaan eksekusi dinilai tidak melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak keluarga maupun kliennya.
“Klien kami dieksekusi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Padahal yang bersangkutan diketahui berada di tempat tinggalnya,” ujar Tarmizi dalam konferensi pers, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, pada tingkat pertama AM sempat dinyatakan bebas. Namun, setelah upaya kasasi diajukan oleh jaksa, Mahkamah Agung memutuskan hukuman pidana penjara selama 22 bulan.
Pihak kuasa hukum menegaskan tetap menghormati putusan tersebut, namun menyoroti cara pelaksanaan eksekusi yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Selain itu, kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan kejanggalan dalam proses hukum perkara, termasuk terkait alat bukti yang dinilai belum kuat.
Menurutnya, dalam beberapa kasus serupa di Aceh, sanksi yang dijatuhkan bervariasi, sehingga diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum.
Sebagai langkah lanjutan, pihak kuasa hukum berencana mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Mereka juga telah menyampaikan laporan keberatan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh terkait proses eksekusi tersebut.









Komentar