Air Tak Mengalir di Kota Bahagia, Proyek Rp4,7 M Jadi Sorotan: For-PAS Desak APH Turun Tangan
TAPAKTUAN, KUPAS.co – Harapan ratusan warga di Kecamatan Kota Bahagia untuk menikmati akses layanan dasar kini terhambat. Meski pipa-pipa telah menjalar ke halaman rumah, proyek air bersih Aceh Selatan senilai Rp 4,7 miliar tersebut hingga kini tak kunjung mengalir dan justru menuai tanda tanya besar dari masyarakat.
Infrastruktur jaringan distribusi yang menyasar tiga gampong ini tengah menjadi sorotan publik lantaran kondisinya yang memprihatinkan. Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan Sambungan Rumah (SR) memang telah terpasang lengkap dengan meteran, namun fasilitas dari proyek air bersih Aceh Selatan ini hanya menjadi benda mati tanpa fungsi yang dapat dirasakan warga.

Di beberapa titik, dudukan beton meter air terlihat retak, bahkan pecah. Pipa distribusi juga ditemukan tidak seluruhnya tertanam sesuai standar teknis, sementara sebagian lainnya tampak terbuka tanpa perlindungan.
“Kami butuh airnya, bukan hanya meterannya, kalau seperti ini, ini bukan pelayanan. Ini formalitas.” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (3/5/2026).
Indikasi Belum Berfungsi
Secara teknis, proyek infrastruktur yang belum dapat dimanfaatkan setelah selesai dibangun berpotensi dikategorikan sebagai belum berfungsinya hasil pekerjaan. Indikasi itu menguat seiring munculnya kerusakan fisik sebelum jaringan digunakan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyedia jasa berkewajiban menjamin mutu, ketahanan, dan kelaikan fungsi hasil pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait kesiapan proyek dalam memberikan layanan dasar berupa air bersih.
Terkendala Listrik, Perencanaan Dipertanyakan
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Aceh Selatan, Dharma Sabri, mengakui jaringan belum dapat difungsikan. Ia menyebut instalasi pengolahan air yang dibangun sejak 2024 belum optimal akibat kendala pasokan listrik.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan terkait sinkronisasi perencanaan. Pasalnya, jaringan distribusi telah dibangun meski sumber air belum sepenuhnya siap.
Proyek yang mencakup Gampong Ujung Tanoh, Rambong, dan Bukit Gadeng itu menargetkan sekitar 700 sambungan rumah. Pekerjaan dimulai sejak 5 Agustus 2025 dan ditargetkan selesai 17 Maret 2026.
DPRK Dorong Perbaikan
Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Ali Basyah atau Irhafa Manaf, mengatakan pihaknya mendorong agar kekurangan dalam proyek segera diperbaiki.
“Yang kurang diperbaiki, supaya masyarakat benar-benar bisa merasakan pelayanan air bersih,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya langkah perbaikan agar manfaat proyek dapat segera dirasakan masyarakat.
For-PAS Minta Penyelidikan
Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS) mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.
Ketua For-PAS menyebut adanya indikasi ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis serta belum berfungsinya jaringan meski anggaran telah terserap.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis. Kami meminta dilakukan penyelidikan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
For-PAS juga mendorong Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan audit menyeluruh, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pembayaran.
Menurutnya, audit perlu memastikan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, kualitas hasil pekerjaan, serta proporsionalitas pencairan anggaran.
Kontraktor Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV Emasindo selaku pelaksana proyek belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Pemerintah Diharapkan Ambil Langkah
Situasi ini menyoroti pentingnya keterpaduan antara pembangunan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih merupakan layanan esensial yang diharapkan dapat segera dinikmati warga.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah korektif, baik dari sisi teknis maupun administratif, agar proyek tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan evaluasi juga dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.









Komentar