Puluhan SPPG di Aceh Selatan Belum Kantongi SLHS, Terancam Suspensi Operasional

ACEH SELATAN, KUPAS.co – Dari total 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Aceh Selatan, baru tiga unit yang dinyatakan lulus dan mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Kondisi ini menjadi sinyal merah di tengah langkah tegas pemerintah pusat yang mulai menghentikan sementara operasional dapur gizi yang belum memenuhi standar.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh Selatan, Ns. Yulimir, S.Kep., M.Kes., mengungkapkan bahwa ketatnya penilaian menjadi penyebab utama mayoritas SPPG belum tersertifikasi.

Menurutnya, setiap unit wajib mencapai nilai minimal 80 persen dalam inspeksi kesehatan lingkungan.

"Hingga saat ini, dari 31 unit yang ada, baru tiga yang lulus dan memperoleh sertifikat tersebut," ujar Yulimir, Rabu (11/3/2026).

Tiga unit tersebut adalah SPPG Ladang Tuha (Pasie Raja), SPPG Tengah Baru (Labuhan Haji), dan SPPG Bukit Gadeng (Kota Bahagia).

Yulimir menjelaskan, banyak SPPG yang terganjal syarat fisik dasar. Masalah yang sering ditemukan antara lain lantai yang belum dikeramik, belum tersedianya wastafel, hingga ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"IPAL ini menjadi kewajiban. Jika belum ada atau belum memenuhi standar, maka SLHS tidak bisa diterbitkan," tegasnya.

Selain fisik, hasil uji laboratorium makanan dan pelatihan bagi penjamah makanan juga menjadi indikator penentu yang belum dipenuhi banyak pengelola.

Kondisi di Aceh Selatan ini berbanding lurus dengan situasi di tingkat provinsi. Terhitung mulai Senin (9/3/2026), sebanyak 76 SPPG di seluruh Aceh resmi dihentikan sementara atau disuspensi operasionalnya karena masalah administrasi kesehatan yang sama.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan serentak di wilayah Sumatera, di mana total 492 dapur gizi harus berhenti beroperasi sementara. Aceh kini menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan jumlah dapur gizi paling banyak yang belum memenuhi standar di Sumatera.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil demi menjamin keamanan pangan masyarakat.

“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegasnya sebagaimana dikutip dari laman bgn.co.id.

Harjito menekankan bahwa suspensi ini bersifat sementara. Operasional dapur dapat kembali berjalan segera setelah pengelola melengkapi kewajiban administratif dan standar sanitasi melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat.