PWI Tanggapi Pemanggilan Wartawan oleh Polda Aceh: “Tak Perlu Hadir”
BANDA ACEH, KUPAS.co — Pemanggilan wartawan Bithe.co, Wahyu Andika, oleh pihak Polda Aceh untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait berita yang dibuatnya mendapat tanggapan serius dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Nasir Nurdin.
Nasir menegaskan bahwa dalam menangani persoalan pemberitaan, kepolisian seharusnya merujuk pada regulasi khusus yang mengatur kerja jurnalistik.
“Kami menghormati proses hukum yang dilakukan polisi namun terkait pemanggilan wartawan untuk dimintai keterangan sebagai saksi harusnya penyidik tidak mengabaikan Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang antara lain mengatur setiap pemberitaan yang bermasalah wajib diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, seperti hak jawab atau hak koreksi, bukan langsung ke ranah pidana/perdata,” kata Nasir Nurdin di Banda Aceh, Selasa (31/3/2026).
Nasir juga mengingatkan bahwa UU Pers berkedudukan sebagai Lex Specialis. Berdasarkan prinsip hukum, aturan ini harus lebih diutamakan dalam menangani delik pers dibandingkan hukum umum seperti KUHP.
Selain mengatur mekanisme hak jawab pada Pasal 1 angka 11 dan Pasal 5 ayat (2), UU Pers juga memberikan perlindungan kuat terhadap independensi jurnalis. Nasir menegaskan bahwa kelalaian terhadap hak jawab dapat berakibat fatal bagi perusahaan pers.
“Sanksi terhadap kelalaian melaksanakan pasal ini juga tak main-main, perusahaan pers terancam denda maksimal Rp500 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers,” tandas Ketua PWI Aceh.
Lebih lanjut, Nasir menjelaskan mengenai Hak Tolak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 8. Hak ini bertujuan melindungi narasumber serta menjamin perlindungan hukum bagi wartawan agar tidak perlu hadir atau dapat menolak memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan, terutama dalam kasus pidana.
“Dengan demikian, aparat hukum sedapat mungkin menghindari memanggil wartawan sebagai saksi, terutama jika informasi yang dibutuhkan sudah terpublikasi,” demikian Ketua PWI Aceh.
Pemred Bithe.co, M. Nazar A. Hadi, membenarkan adanya surat undangan klarifikasi dari Polda Aceh yang diterbitkan pada 31 Maret 2026. Dalam surat tersebut, penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus tengah menyelidiki laporan dugaan pelanggaran hukum terkait penyebaran informasi bohong yang diajukan oleh pelapor bernama Alkahfi.
Wahyu Andika diminta hadir untuk diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 2 April 2026 pukul 14.00 WIB. Namun, prosedur pemanggilan ini menuai kritik dari pihak redaksi.
“Kami kaget mendapat informasi ini. Seharusnya surat klarifikasi dikirimkan ke kantor redaksi, bukan langsung ke wartawan di lapangan,” ujar Nazar.
Nazar, yang juga Ketua Bidang Organisasi PWI Aceh, menilai aparat seharusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan organisasi profesi.
“Harusnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan lembaga atau organisasi yang menaungi profesi wartawan sebelum pemanggilan dilakukan,” kata Nazar didampingi Redpel Bithe.co, Fauzul Husni yang juga Ketua Seksi Bidang Pembelaan Wartawan PWI Aceh.









Komentar