Ratusan Massa Demo di DPRA, Tuntut Reformasi dan Tolak Pembangunan Batalyon
Kupas.co | Banda Aceh - Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (1/9/2025) sekitar pukul 15.10 WIB.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan mulai dari reformasi DPR dan Polri, penuntasan kasus pelanggaran HAM, hingga penolakan pembangunan lima batalyon di Aceh.
Massa juga menyoroti persoalan ekonomi rakyat yang kian sulit akibat kenaikan pajak, sementara tunjangan anggota DPR justru naik.
Dalam barisan aksi, tampak sejumlah atribut, termasuk bendera One Piece dan bendera GAM.
Ketua DPRA, Zulfadli, menyampaikan pernyataan sikap resmi mewakili lembaganya. Ia menegaskan bahwa DPRA bersama DPR RI berkomitmen mengawal seluruh tuntutan rakyat Aceh.
“Kami, DPRA bersama DPR RI, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab konstitusional menyatakan sepakat untuk memenuhi dan mengawal seluruh tuntutan rakyat Aceh. Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen nyata bahwa suara rakyat adalah amanat tertinggi yang tidak boleh diabaikan,” ujar Zulfadli.
Menurutnya, janji tanpa bukti hanyalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Karena itu, DPRA menegaskan akan menjadikan tuntutan rakyat sebagai agenda prioritas.
Adapun poin tuntutan yang disampaikan massa dan dikuatkan dalam pernyataan sikap DPRA, antara lain:
1. Reformasi total DPR RI dan DPRA, dengan menghapus budaya korupsi, memperbaiki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Reformasi Polri, menghentikan tindakan represif serta mencopot aparat yang terlibat pelanggaran HAM.
3. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM, termasuk tragedi 1998, konflik Aceh, hingga kasus terbaru.
4. Tolak pembangunan batalyon di Aceh, karena dianggap tidak sejalan dengan semangat perdamaian MoU Helsinki.
5. Evaluasi menyeluruh terhadap pertambangan di Aceh, termasuk audit izin dan penghentian eksploitasi yang merusak.
6. Bebaskan aktivis yang ditangkap saat aksi, serta hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
7. Transparansi dana Otsus Aceh, dengan publikasi laporan dan pengusutan dugaan korupsi.
Di akhir pernyataannya, Zulfadli menegaskan bahwa DPRA tidak akan tinggal diam ketika keadilan dikhianati dan suara rakyat dibungkam.
“Aksi ini adalah bentuk perlawanan moral terhadap sistem yang gagal memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia, khususnya Aceh. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Tertindas! Udep Rakyat Aceh!” tegasnya.