Realisasi PN Kota Subulussalam Memasuki Tahap Akhir, Akses Hukum Warga Segera Dipermudah
KUPAS.co, SUBULUSSALAM – Pembentukan Pengadilan Negeri (PN) Kota Subulussalam kini memasuki babak baru menuju tahap realisasi operasional. Kepastian ini menguat setelah digelarnya rapat koordinasi persiapan peresmian yang diinisiasi oleh Pengadilan Negeri Singkil sebagai tindak lanjut mandat regulasi dari pemerintah pusat, Rabu (18/2/2026).
Langkah strategis tersebut merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Badan Peradilan Umum. Dalam aturan terbaru ini, Kota Subulussalam resmi ditetapkan sebagai wilayah yang akan memiliki instansi pengadilan mandiri guna memperkuat struktur hukum daerah.
Ketua Pengadilan Negeri Singkil, Yoppy Wijaya, secara resmi mengundang jajaran Pemerintah Kota Subulussalam untuk mematangkan agenda peresmian tersebut. Pertemuan difokuskan pada sinkronisasi data serta kesiapan sarana pendukung sebelum lembaga peradilan ini benar-benar membuka layanan bagi publik dalam waktu dekat.
Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB), menyambut positif undangan tersebut dan menyebutnya sebagai tonggak sejarah bagi penegakan hukum di Kota Sadakata. Kehadiran HRB menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemisahan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Singkil.
Melansir pemberitaan dari RRI.co.id, Selama ini, masyarakat Subulussalam harus menempuh jarak jauh ke Singkil untuk mendapatkan layanan peradilan. Kehadiran PN Subulussalam diproyeksikan akan memangkas birokrasi dan mempercepat waktu penanganan perkara hukum di wilayah setempat.
"Pemerintah kota siap bersinergi agar operasional PN Subulussalam berjalan optimal, sehingga masyarakat kita tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke Singkil untuk mencari keadilan," tegas Haji Rasyid Bancin.
Rapat koordinasi ini menjadi fase krusial untuk memastikan seluruh aspek administratif dan infrastruktur dasar terpenuhi sebelum seremoni peresmian dilaksanakan. Akses hukum yang lebih dekat diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.