Rencana Ubah Rp1.000 Jadi Rp1, Menkeu Purbaya Akhirnya Angkat Bicara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto (dok.Net)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto (dok.Net)

KUPAS.co | Jakarta – Pemerintah memastikan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan mata uang Rupiah dengan memangkas tiga digit nol belum akan dijalankan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, meskipun rencana tersebut masuk dalam strategi jangka panjang, pelaksanaannya sepenuhnya berada di bawah kewenangan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter.

“Redenominasi itu kebijakan bank sentral. Mereka yang akan menentukan kapan diterapkan. Yang jelas bukan sekarang dan bukan tahun depan,” kata Purbaya saat ditemui wartawan usai kegiatan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, sebagaimana dikutip, Selasa (11/11/2025).

Purbaya menyebut, Kementerian Keuangan saat ini hanya menyiapkan landasan regulasi melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau RUU Redenominasi. Penyusunan kerangka hukum tersebut ditargetkan rampung pada 2026–2027 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.

“RUU Redenominasi merupakan RUU luncuran yang ditargetkan selesai pada 2027,” demikian tertulis dalam dokumen PMK tersebut. Adapun penanggung jawab penyusunan kerangka regulasi yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan proses pembahasan RUU Redenominasi sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 sebagai usulan pemerintah melalui BI.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut redenominasi akan dilakukan secara bertahap dan sangat memperhatikan momentum yang tepat.

“Pelaksanaan redenominasi harus mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta kesiapan teknis mencakup hukum, logistik, hingga teknologi informasi,” ujarnya.

Ramdan menegaskan, fokus utama BI tetap pada stabilitas nilai Rupiah dan pemulihan ekonomi. Redenominasi, menurut BI, merupakan upaya strategis jangka panjang yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kepercayaan terhadap Rupiah, dan mendorong modernisasi sistem pembayaran nasional.

Redenominasi sendiri adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan uang tanpa mengubah daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa.