RI Sambut Gencatan Senjata AS-Iran, Desak Jaminan Keamanan Navigasi di Selat Hormuz

Ilustrasi bendera Iran dan AS sedang berkibar. Foto: Ai.
Ilustrasi bendera Iran dan AS sedang berkibar. Foto: Ai.

JAKARTA, KUPAS.co – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang mulai berlaku pada Rabu (8/4/2026). Indonesia menegaskan bahwa jeda konflik selama dua pekan ini harus menjadi pintu masuk bagi deeskalasi total dan penjaminan keamanan pelayaran internasional.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa momentum ini merupakan langkah awal yang positif untuk membuka ruang diplomasi yang lebih luas demi mencapai perdamaian berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

"Indonesia melihat momentum ini sebagai awal yang positif dan mendorong agar kesempatan atau momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian damai yang berkelanjutan," ujar Yvonne melalui keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Indonesia tetap konsisten mendorong semua pihak yang bertikai untuk menahan diri dari tindakan provokatif yang dapat memicu ketegangan baru. Menurut Yvonne, penyelesaian melalui meja perundingan adalah solusi yang paling logis untuk mengakhiri perselisihan antara Washington dan Teheran.

"Dialog dan diplomasi adalah satu-satunya jalan penyelesaian konflik," tegas Juru Bicara Kemlu RI tersebut.

Langkah damai ini menguat setelah Iran memberikan jaminan keamanan pelayaran di Selat Hormuz selama dua pekan kedepan, menyusul laporan diterimanya sepuluh tuntutan Teheran oleh Presiden AS Donald Trump.

Selain stabilitas politik, Indonesia memberikan perhatian serius pada aspek keamanan maritim di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi perdagangan dunia sekaligus lokasi kerja bagi ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai anak buah kapal (ABK).

Yvonne menekankan bahwa seluruh pihak harus tunduk pada aturan hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), untuk menjamin keselamatan para pekerja migran dan kelancaran logistik global.

"Indonesia juga terus menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan navigasi sebagai hak yang dijamin oleh hukum internasional termasuk konvensi PBB UNCLOS. Kebebasan navigasi merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional dan harus dihormati oleh semua pihak," lanjut Yvonne.

Hingga saat ini, Kemlu RI memastikan terus memantau kondisi WNI di kawasan tersebut secara intensif. Koordinasi dengan berbagai otoritas terkait dilakukan guna memastikan keselamatan fisik dan hak-hak para awak kapal Indonesia tetap terjaga selama masa gencatan senjata berlangsung.

Penulis: Ramli
Editor: Tim Redaksi