1. Daerah

RPH Lambaro Resmi Bersertifikat Halal, Bupati Aceh Besar: Ini Bukan Sekadar Label, Tapi Kepercayaan dan Peluang Ekonomi

KUPAS.co | Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan apresiasi atas terlaksananya launching sekaligus penyerahan Sertifikat Halal Rumah Potong Hewan (RPH) Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Jumat (31/10/2025).

Sertifikat halal tersebut diserahkan langsung oleh Ketua MPU Aceh Tgk. H. Faisal Ali kepada Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, dalam sebuah seremoni sederhana namun bermakna.

Bupati Muharram menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada MPU Aceh, Dinas Pertanian Aceh Besar, serta seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam proses panjang sertifikasi yang telah dimulai sejak tahun 2008 dan baru rampung pada 2025.

“Ini bukan perjalanan yang singkat, tapi inilah bukti keseriusan kita dalam memastikan bahwa setiap produk daging yang dikonsumsi masyarakat Aceh Besar benar-benar halal dan sesuai standar syariah,” ujar Bupati.

Ia menegaskan, keberadaan RPH bersertifikat halal menjadi langkah penting dalam menjamin kehalalan dan kebersihan produk daging, sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk peternakan Aceh Besar di pasar nasional bahkan internasional.

“Sertifikasi halal bukan sekadar label, tetapi tentang kepercayaan, kualitas, dan peluang ekonomi. Ini momentum besar bagi kita untuk membangun citra positif dan membuka ruang ekspor bagi produk peternakan daerah,” tambahnya.

Bupati Syech Muharram juga menyoroti pentingnya akselerasi program sertifikasi halal di seluruh Indonesia. Ia menyayangkan posisi Indonesia yang masih berada di peringkat ke-28 dunia dalam jumlah sertifikat halal, meski menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar.

“Ini menjadi ironi. Negara lain seperti Tiongkok justru lebih maju dalam hal sertifikasi halal. Karena itu, pemerintah daerah dan MPU harus bekerja sama mempercepat proses ini agar pelaku usaha kita tidak terkendala administratif,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MPU Aceh, Tgk. Faisal Ali, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar atas dukungan dan kolaborasi yang kuat dalam mewujudkan RPH bersertifikat halal pertama di wilayah tersebut.

“Ini capaian luar biasa. Prosesnya panjang, tapi hari ini kita melihat hasil nyata: Aceh Besar kini memiliki rumah potong hewan yang halal, higienis, dan siap menjadi rujukan bagi daerah lain,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini, salah satu hambatan terbesar dalam penerbitan sertifikat halal di Aceh adalah belum tersedianya RPH halal. Akibatnya, berbagai produk olahan berbahan daging seperti bakso atau dimsum belum bisa dinyatakan halal sepenuhnya.

“Produk seperti bakso baru bisa disebut halal apabila dagingnya berasal dari hewan yang disembelih di rumah potong bersertifikat halal. Karena prinsip halal itu harus dijaga dari hulu hingga hilir,” jelasnya.

Selain aspek syariah, Tgk. Faisal juga menegaskan pentingnya penerapan standar kebersihan dan teknologi modern dalam proses pemotongan hewan.

“Jika sebuah RPH sudah bersertifikat halal, maka kebersihannya juga sudah terjamin. Tapi sebaliknya, belum tentu yang sehat itu halal,” katanya tegas.

Saat ini, MPU Aceh memiliki sekitar 60 auditor halal yang aktif melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota. Para auditor tersebut berasal dari berbagai latar belakang keilmuan seperti kimia dan gizi, serta didukung laboratorium uji bahan non-halal.

Tgk. Faisal berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar semakin banyak pelaku usaha yang terdorong mengurus sertifikasi halal.

“Kalau ada instruksi langsung dari Bupati, pengusaha pasti lebih semangat. Prosesnya cepat, hanya sekitar tiga minggu kalau semua syarat lengkap,” ujarnya.

Hingga kini, baru sekitar 600 pelaku usaha di Aceh yang telah memiliki sertifikat halal jumlah yang masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada. Karena itu, MPU berkomitmen memperluas edukasi dan pelatihan halal bagi pelaku usaha, terutama di sektor makanan dan minuman.

“Masih ada produk yang belum halal bahkan membahayakan kesehatan karena bahan berbahaya. Ini yang ingin kita perbaiki bersama agar masyarakat Aceh bisa hidup lebih sehat, lebih berkah, dan sesuai tuntunan syariah,” tutup Tgk. Faisal Ali.

Berita Lainnya