Ujian Keberpihakan Syech Muharram di Pusaran TPG Aceh Besar
Penulis: Ramadhan Al Faruq (Warga Aceh Besar)
KUPAS.co - Krisis pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Kabupaten Aceh Besar yang berlarut hingga Maret 2026 bukan lagi sekadar perkara macetnya keran administrasi. Persoalan ini telah bergeser menjadi ujian integritas bagi Penjabat Bupati Aceh Besar, Syech Muharram. Publik kini menanti, sejauh mana narasi "kepemimpinan rakyat" yang selama ini melekat pada dirinya mampu dikonversi menjadi solusi konkret, bukan sekadar janji birokrasi.
Riuh rendah di ruang publik bermula dari kerancuan penyebutan antara Tunjangan Hari Raya (THR) dan TPG. Meski pemerintah daerah terkesan aspiratif dalam mendengar keluhan, para pendidik masih berdiri di ruang tunggu yang melelahkan. Bagi mereka, TPG bukan sekadar angka di atas kertas atau surplus anggaran ia adalah hak konstitusional yang berkelindan langsung dengan urusan dapur dan martabat profesi.
Di tengah ketegangan itu, muncul fenomena yang mengusik nalar publik, sejumlah kepala sekolah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Langkah ini memicu tanya besar di tengah masyarakat. Apakah ini upaya tulus untuk mendinginkan suasana, atau justru indikasi adanya tekanan struktural yang mencoba membungkam kegelisahan para guru di akar rumput?
Dunia pendidikan Aceh Besar saat ini membutuhkan kepastian, bukan basa-basi birokrasi yang administratif. Rasa aman para guru dalam menyuarakan hak adalah fondasi bagi kualitas ruang kelas. Jika untuk menagih haknya saja guru merasa terintimidasi, maka ada yang salah dalam tata kelola komunikasi publik pemerintah daerah.
Guru tidak sedang meminta keistimewaan. Mereka hanya menagih apa yang menjadi kewajiban negara untuk ditunaikan.
Syech Muharram, sosok yang lahir dari rahim perjuangan rakyat Aceh, kini berada di persimpangan jalan sejarah. Publik menanti apakah ia akan menggunakan otoritasnya untuk menghadirkan solusi yang transparan dan terukur, atau justru membiarkan gejolak ini berakhir pada "kelelahan sosial" di mana guru akhirnya menyerah karena jenuh.
Momentum ini sebenarnya adalah panggung bagi Sang Bupati untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang diraih dari suara rakyat harus kembali membela kepentingan rakyat. Penyelesaian TPG bukan hanya soal ketersediaan anggaran di kas daerah, melainkan soal keberanian politik (political will) untuk memprioritaskan mereka yang menjaga nyala peradaban di Aceh Besar.
Jangan sampai marwah pendidikan di Aceh Besar luruh hanya karena praktik-praktik birokrasi yang merusak solidaritas korps pendidik. Kini, bola panas sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Publik menanti, apakah "Komando Syech" akan berakhir dengan solusi manis yang melegakan, atau justru hanya menjadi narasi kosong di tengah penantian panjang para pahlawan tanpa tanda jasa.
Hak guru adalah marwah daerah. Mengabaikannya berarti sedang mempertaruhkan masa depan generasi Aceh Besar.








Komentar