Satu Mata Rantai yang Terlepas dari Peristiwa Ijazah Palsu Jokowi
Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen).
KUPAS.co - Kasus ijazah jokowi yang diduga palsu, menjadi lebih rumit dari skandal Watergate presiden Nixon. Pasalnya terduga pelaku dan aparat hukum, alih-alih berniat menegakan hukum, justru berkolaborasi untuk mensiasati kasus ini hingga titik darah penghabisan.
Fenomena ijazah palsu jokowi, semakin meneguhkan keyakinan, bahwa kebenaran di negeri ini tergantung siapa yang mengatakan. Haram hukumnya ketika rakyat mengklaim sebuah kebenaran, karena untuk mimpi mengatakan kebenaran saja dilarang.
Dihadapkan oleh centang prentang urusan penegakan hukum saja, kapolri masih berani mengancam agar polri dibawah presiden. Apa jadinya ketika presiden juga pelaku pelanggar hukum.
Inilah potret negara materialistic, dimana konstitusi tertingginya adalah uang. Loyalitas dan kehormatan dengan mudah didapat ketika uang yang berbicara. Sebuah pemandangan sehari-hari, medsos menyajikan tayangan sosok pejabat dengan kekayaan melimpah walau dari hasil judol, selalu mendapat karpet merah dalam setiap kegiatan.
Betapa terpuruknya nilai moral dan etika bangsa ini, karena tidak ada lagi keteladanan dari para petinggi negara. Budipekerti hasil olah rasa para leluhur, teronggok di sudut gubuk kumuh tergantikan oleh jargon reformasi dan demokrasi.
Kembali ke kasus ijazah palsu jokowi yang semakin seperti benang kusut, sulit untuk diuraikan kembali. Semua ini akibat prilaku polisi yang memegang teguh prinsip “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”.
Fakta, bukti, saksi dan informasi pendukung sudah tergelar didepan mata, emak-emakpun mampu untuk mengungkap kepalsuan ijazah jokowi. Seharusnya roy suryo, rismon dan tifa, tidak perlu memeras energi keilmuannya, bahkan harus terancam hukuman sangat berat, jika pihak polisi tidak memalingkan wajahnya terhadap temuan di pasar pramuka pojok.
Disana terserak jejak hitam langkah ijazah palsu jokowi dan disana ada sang maestro paiman raharjo yang diduga selalu arsitek ijazah palsu jokowi. Tudingan tersebut sama sekali bukan fitnah, tetapi didukung oleh bukti pengakuan orang-orang yang masih memiliki ikatan keluarga dengan paiman.
Ada saksi atas nama KN (family dan lama bekerja di kios paiman) sempat mengatakan kepada rekannya di pasar pramuka pojok “kasian pak paiman kalau ada apa-apa, padahal pak paiman cuma nerima order, tapi yang buatkan orang lain”.
Tabir gelap ijazah palsu jokowi sebenarnya mulai tersingkap di pasar pramuka pojok. Apalagi jika dikaitkan dengan luxury dan privilage yang diperoleh Paiman Raharjo, menjadi Wakil Menteri Desa dan sejumlah jabatan komisaris diantaranya di PT PGN.
Mari kita harus berani jujur untuk berdialog dengan nurani sendiri, tanpa sumbangsih yang luar biasa kepada jokowi, mustahil paiman memperoleh luxury dan privilage yang melimpah. Jokowi telah membangun image dirinya dihadapan relawan dan termul, sebagai “tempat pesugihan” yang mampu dengan sekejap mata memberikan kemewahan relawan dan termul.
Loyalitas dan kesetiaan dibangun oleh jokowi dengan pendekatan materi, maka tidak heran jika termul ada yang mengatakan “kalau bukan karena jokowi, kami tetap miskin”. Artinya jokowi telah dijadikan berhala baru dikalangan relawan dan termul.
Pasar Pramuka Pojok adalah satu mata rantai yang terlepas dari pengungkapan kasus ijazah palsu jokowi. Polri memiliki keengganan untuk melakukan penyelidikan fakta-fakta yang tersebar di pasar pramuka pojok, menjadi sinyal penanganan hukum kasus ijazah palsu jokowi, tidak dalam rangka mengungkap kebenaran atas dasar penegakan hukum.
Tetapi hukum sedang berjalan diatas bara api syahwat kekuasaan otoritarian. Polri sedang mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap kekuasaan negara, demi menyelamatkan kekuasaan masa lalu yang cacat hukum. Ditengah buruknya kinerja polri dibidang penegakan hukum, lantas apa alasan kapolri harus ngotot polri dibawah presiden.