Sekda Aceh Beri Hak Jawab Terkait Dugaan Peserta Lolos Seleksi JPT Pernah Dipidana
KUPAS.co | Banda Aceh — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir, S.IP., MPA, memberikan hak jawab atas pemberitaan sebelumnya terkait dugaan peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh yang disebut-sebut pernah dijatuhi pidana pemalsuan dokumen.
Dalam keterangannya Sekda Aceh M. Nasir menegaskan bahwa Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada dokumen administrasi resmi yang disampaikan oleh para peserta seleksi.
“Terkait peserta yang dipersoalkan, panitia seleksi menilai dan memverifikasi dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pengumuman seleksi,” ujar Sekda Aceh M. Nasir, melalui pesan WhatsApp kepada Kupas.co, Sabtu (17/1/2026).
Sekda menjelaskan, dokumen administrasi yang disampaikan peserta dan menjadi dasar penilaian pansel antara lain Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana, Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses Pidana, serta surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari Pejabat yang Berwenang (PyB).
Seluruh surat tersebut, lanjut Sekda, diketahui dan disahkan oleh pejabat daerah berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, serta dilengkapi dengan surat pernyataan keaslian dokumen yang ditandatangani langsung oleh peserta seleksi.
“Panitia seleksi bekerja berdasarkan asas kepercayaan terhadap keabsahan dokumen resmi yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat berwenang. Penilaian administrasi dilakukan sesuai dengan dokumen yang diterima panitia,” katanya.
Namun demikian, M. Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan Panitia Seleksi tetap terbuka terhadap klarifikasi dan evaluasi apabila di kemudian hari ditemukan fakta atau data baru yang berbeda dengan dokumen administratif yang disampaikan peserta.
“Apabila terdapat informasi baru yang bersifat faktual dan dapat dibuktikan, maka akan dilakukan klarifikasi dan penelaahan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Sekda Aceh juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjalankan proses seleksi JPT Pratama berdasarkan prinsip merit system, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang pengawasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun instansi pengawas lainnya.
Hak jawab ini disampaikan untuk memberikan penjelasan dan meluruskan informasi terkait proses seleksi administrasi JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh.









Komentar