Sekda Aceh Dinilai Lampaui Kewenangan, Disinyalir Dorong Isu Ganti Ketua DPRA di Tengah Mandeknya APBA
KUPAS.co | BANDA ACEH – Manuver politik yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dalam isu pergantian Ketua DPRA menuai kritik tajam. Di tengah sorotan publik terhadap kinerja birokrasi dan lambannya penyelesaian penyesuaian APBA 2026, Sekda Aceh justru dinilai melampaui kewenangannya dengan ikut mendorong wacana politik yang berada di luar domain jabatan administratif.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman, menilai sikap tersebut sebagai penyimpangan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, Sekda Aceh adalah aparatur sipil negara yang secara fungsi bertugas mengoordinasikan administrasi pemerintahan dan memastikan kebijakan eksekutif berjalan efektif, bukan terlibat dalam urusan politik praktis apalagi menyangkut kepemimpinan lembaga legislatif.
“Ini preseden buruk. Sekda adalah ASN, bukan aktor politik. Ketika Sekda ikut mengarahkan atau memprovokasi isu pergantian Ketua DPRA, itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran batas kewenangan yang sangat mendasar,” kata Dr Nasrul Zaman, Minggu, 1 Februari 2026.
Ia menegaskan bahwa Ketua DPRA dan Gubernur Aceh berasal dari Partai Aceh, sehingga persoalan pergantian pimpinan legislatif merupakan urusan internal politik yang sepenuhnya menjadi ranah partai dan DPRA. Keterlibatan Sekda dalam isu tersebut dinilai tidak hanya mencederai prinsip netralitas ASN, tetapi juga berpotensi merusak hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif.
Dr Nasrul mengingatkan, peran strategis Sekda justru terletak pada kemampuannya menjaga stabilitas kerja pemerintahan. Namun yang terjadi, kata dia, Sekda Aceh justru menjadi sumber kegaduhan politik yang berisiko memicu ketegangan antara Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA. Kondisi ini dinilai kontraproduktif di tengah kebutuhan Aceh akan pemerintahan yang solid dan fokus pada agenda pembangunan.
Sorotan terhadap Sekda Aceh semakin menguat ketika dikaitkan dengan kinerja birokrasi yang dinilai belum optimal. Salah satu persoalan krusial adalah belum rampungnya penyesuaian APBA 2026 pasca evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Hingga lebih dari satu bulan sejak surat evaluasi Mendagri disampaikan, penyesuaian anggaran tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“APBA adalah instrumen utama pembangunan. Ketika penyesuaiannya berlarut-larut, yang terhambat bukan hanya program pemerintah, tetapi juga pelayanan publik dan kepentingan masyarakat luas,” ujar Dr Nasrul. Ia menilai lambannya respons tersebut mencerminkan lemahnya kepemimpinan administratif di level Sekda.
Menurutnya, fokus Sekda seharusnya diarahkan sepenuhnya pada percepatan penyelesaian APBA 2026 agar segera mendapatkan persetujuan Mendagri. Keterlambatan ini berpotensi mengganggu pelaksanaan program prioritas, mulai dari pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi pascabencana, hingga peningkatan kualitas layanan dasar.
Dalam konteks tersebut, Dr Nasrul menilai Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA perlu mengambil sikap tegas untuk mengembalikan fungsi birokrasi pada rel yang semestinya. Pembiaran terhadap perilaku ASN yang melampaui kewenangan politiknya hanya akan memperburuk tata kelola pemerintahan dan melemahkan prinsip checks and balances di Aceh.
“Birokrasi harus bekerja untuk rakyat, bukan bermain politik. Jika batas ini tidak dijaga, maka yang dikorbankan adalah efektivitas pemerintahan dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Dr Nasrul menutup dengan menekankan bahwa Aceh tengah menghadapi tantangan besar yang membutuhkan kepemimpinan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kinerja. Di tengah persoalan ekonomi, sosial, dan pembangunan yang kompleks, kegaduhan elite dinilai hanya akan menjauhkan pemerintah dari substansi persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Yang dibutuhkan Aceh saat ini adalah kerja nyata, bukan manuver politik yang tidak relevan dengan tugas jabatan,” pungkasnya.