Sengketa Lahan Memanas, Ketua Kelompok Tani Delong Durung Bantah Tuduhan Perambahan Hutan Adat
KUPAS.co | Aceh Selatan – Ketua Kelompok Tani Delong Durung, Nasrullah, memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan masyarakat Dusun Tanah Munggu dan Dusun Labah Rambong yang menyebut kelompoknya telah merambah kawasan Hutan Adat Delong Senenggan. Ia membantah keras tuduhan tersebut dan menyesalkan aksi anarkis massa yang merusak alat berat milik kelompoknya.
“Kami tidak pernah merambah hutan adat. Lahan yang kami garap berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), bukan di kawasan hutan adat seperti yang dituduhkan,” ujar Nasrullah, Jumat (25/7/2025).
Nasrullah menegaskan, seluruh aktivitas penggarapan lahan telah melalui prosedur resmi dan memiliki legalitas administratif. Ia menyebut bahwa pihaknya telah mengantongi surat rekomendasi dari aparatur gampong hingga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Aceh.
"Dasar kami jelas. Kami memperoleh rekomendasi dari Geuchik Gampong Durian Kawan melalui surat nomor 335/425/2025 tertanggal 2 Juni 2025, yang ditandatangani langsung oleh Geuchik Mukrizal," paparnya.
Selain itu, kelompoknya juga mendapatkan surat rekomendasi dari KPH Wilayah VI Aceh melalui surat nomor 522/92 tanggal 2 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Kepala KPH VI Aceh, Irwandi.
Menurut Nasrullah, dokumen-dokumen tersebut membuktikan bahwa kegiatan pengelolaan lahan dilakukan secara terbuka, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kami bukan perambah hutan. Kami adalah petani yang ingin mengelola lahan secara sah demi kesejahteraan bersama. Setiap langkah kami dilandasi itikad baik dan prosedur yang benar," tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas tudingan sejumlah pihak yang menilai kegiatan kelompok tani sebagai bentuk perambahan hutan adat secara ilegal.
"Kami berharap semua pihak menyikapi persoalan ini secara objektif, berdasarkan fakta dan dokumen hukum yang ada," ujarnya.
Nasrullah juga menyebut bahwa pengelolaan lahan oleh kelompoknya mengacu pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 tertanggal 17 Desember 2018. Selain itu, titik koordinat lokasi pengelolaan juga telah disurvei oleh tim teknis, sebagaimana tertuang dalam surat KPH Wilayah VI Aceh Nomor 522/93 tertanggal 2 Juli 2025.
“Justru baru pada tahun 2019 sebagian lahan ini tiba-tiba diklaim sebagai hutan adat, tanpa adanya proses formal pengakuan hukum oleh pemerintah daerah maupun kementerian terkait,” terang Nasrullah.
Ia menilai deklarasi Hutan Adat Delong Senenggan oleh sebagian masyarakat pada tahun 2019 sebatas pernyataan sepihak tanpa tindak lanjut formal sesuai aturan yang berlaku.
“Deklarasi tersebut belum diakui secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, apalagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi, dasar klaim hutan adat itu masih sangat lemah,” tegasnya.
Terkait insiden yang terjadi baru-baru ini, Nasrullah menyampaikan bahwa kelompoknya menjadi korban aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok warga dari dua dusun. Ia menyebut aksi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga menyebabkan kerusakan berat terhadap alat berat milik kelompoknya.
"Ini bukan sekadar aksi protes, tapi tindakan anarkis. Mereka membawa senjata tajam, melakukan pengancaman, bahkan merusak fasilitas kerja kami. Kami akan menempuh jalur hukum dan bersiap melaporkan kejadian ini secara resmi ke aparat penegak hukum," ujarnya.
Nasrullah mendesak Kepolisian Resor Aceh Selatan untuk segera mengusut tuntas aksi pengrusakan dan pengancaman tersebut, serta menindak para pelaku sesuai hukum yang berlaku.
“Kami percaya hukum harus ditegakkan secara adil. Konflik lahan seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan atau aksi main hakim sendiri,” tegasnya lagi.
Di akhir pernyataannya, Nasrullah juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk turun tangan menyelesaikan konflik lahan tersebut secara adil, transparan, dan menyeluruh, demi mencegah konflik sosial yang berkepanjangan.









Komentar