Siasat Ganti Baju di Lahan Tua Aceh Selatan

T Sukandi, Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS). Foto (dok.KUPAS.co).
T Sukandi, Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS). Foto (dok.KUPAS.co).

KUPAS.co | Aceh Selatan - Wajah kekuasaan korporasi di Kabupaten Aceh Selatan tampak tak pernah menua. Meski rezim berganti dari Orde Baru ke Reformasi, dominasi penguasaan lahan oleh segelintir perusahaan dinilai tetap kokoh, hanya bersalin rupa melalui perubahan jenis izin.

​Ketua Forum Peduli Aceh Selatan (For-Pas), T. Sukandi, menengarai adanya pola "keabadian izin" yang dinikmati korporasi tanpa koreksi hukum yang berarti. Ia menunjuk PT Asdal sebagai contoh. Di era Orde Baru, perusahaan ini merupakan satu dari empat raksasa pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di sana, selain PT Gruti, PT Hargas, dan PT Medan Remaja Timber.

​"Waktu itu negara memberi izin besar-besaran. Hutan dikeruk, sementara masyarakat tidak pernah dijadikan subjek," ujar Sukandi kepada wartawan, Jumat, 16 Januari 2026.

​Ambruknya Orde Baru pada 1998 sempat membawa angin segar. Tekanan masif aktivis lingkungan dan mahasiswa memaksa pemerintah mencabut izin HPH perusahaan-perusahaan tersebut. Memori kolektif masyarakat lokal mencatat protes keras, termasuk pembakaran fasilitas PT Medan Remaja Timber di Kluet Selatan yang dipimpin aktivis Bestari Raden.

​Namun, bagi Sukandi, kemenangan itu semu. Tak lama setelah HPH dicabut, PT Asdal muncul kembali dengan entitas baru: PT Asdal Prima Lestari. Jenis usahanya bergeser dari kehutanan ke perkebunan sawit. Izinnya pun bersalin rupa menjadi Hak Guna Usaha (HGU).

"Namanya diganti, izinnya disesuaikan, tapi penguasaan lahannya tetap," kata Sukandi.

​Secara hukum, HGU memiliki fungsi sosial sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Negara berhak mencabut izin jika lahan ditelantarkan atau memicu konflik, sebagaimana diatur dalam UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014. Namun, Sukandi melihat jurang lebar antara teks hukum dan praktik. Selama hampir empat dekade, kehadiran korporasi di sana dianggap minim kontribusi bagi kesejahteraan warga lokal.

​"Hukum itu ada, tapi sering berhenti sebelum menyentuh kepentingan besar," pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari manajemen PT Asdal Prima Lestari terkait tudingan tersebut.