Sidang Gugatan PT MKA di PTUN, Hakim Sarankan Bupati Aceh Selatan Wajib Keluarkan Rekomendasi Jika Syarat Terpenuhi

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Foto (dok.Istimewa).
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Banda Aceh – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh menggelar sidang persiapan atas gugatan yang diajukan oleh PT. Menara Kembar Abadi (MKA) terhadap Bupati Aceh Selatan. Gugatan ini dilayangkan karena Bupati dinilai bersikap diam dan tidak menindaklanjuti permohonan pembaharuan rekomendasi izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diajukan perusahaan sejak Maret 2025.

Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua PTUN Banda Aceh, Erly Suhermanto, S.H. pada, Rabu, 29/10/2025, menghadirkan kedua pihak untuk dimintai klarifikasi mengenai duduk persoalan sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Dari pihak penggugat, PT. Menara Kembar Abadi dihadiri langsung oleh Direktur Utama Tubagus Imamudin, Komisaris Muhammad Iqbal, serta Kuasa Hukum Zeki Amazan, S.H., dan Alya Anantia Maulida, S.H.
Sementara dari pihak tergugat, Bupati Aceh Selatan diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Selatan Suhatril.

Dalam sidang tersebut, Kuasa Hukum PT MKA, Bahadur Satri & Partners., menjelaskan bahwa perusahaan berdiri sejak tahun 2022 dan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk memperoleh IUP Eksplorasi Mineral Bijih Besi.

“Permohonan rekomendasi pertama kami diajukan pada 13 Januari 2024, dan Pj. Bupati Aceh Selatan saat itu mengeluarkan rekomendasi pada 22 Januari 2024. Namun setelah pergantian kepala daerah, Bupati terpilih justru meminta agar kami mengajukan pembaharuan rekomendasi. Permohonan baru itu kami ajukan pada 25 Maret 2025, tetapi hingga kini tidak ada tindak lanjut,” terangnya

Menurutnya, sikap diam Bupati tersebut telah merugikan perusahaan dan melanggar prinsip kepastian hukum dalam pelayanan publik.

Sementara itu, Suhatril, Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Selatan menyebut alasan belum diterbitkannya rekomendasi karena di wilayah yang sama sudah ada perusahaan lain yang lebih dulu mendapatkan WIUP dari Pemerintah Provinsi Aceh, meskipun perusahaan itu belum memiliki rekomendasi Bupati dan belum melengkapi seluruh persyaratan administratif.

Namun, ia mengakui bahwa perusahaan yang telah memperoleh WIUP tersebut tidak bisa beroperasi karena belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari kementerian terkait.

“Faktanya, PKKPR di wilayah itu justru sudah dimiliki oleh PT. Menara Kembar Abadi,” ujarnya.

Menanggapi kedua belah pihak, Wakil Ketua PTUN Banda Aceh menegaskan bahwa Bupati Aceh Selatan memiliki kewajiban hukum untuk mengeluarkan rekomendasi apabila permohonan yang diajukan oleh PT MKA telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Apabila semua syarat sudah lengkap, segera keluarkan rekomendasi tersebut. Urusan apakah IUP eksploitasi nantinya diberikan oleh provinsi atau kepada siapa, itu bukan kewenangan kabupaten,” tegasnya.

Ia juga meminta agar Bagian Hukum Setdakab Aceh Selatan mengkaji kembali persoalan tersebut secara objektif dan profesional.

“Harapan kami, persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijak dan sesuai aturan. Meski proses gugatan tetap berjalan, apabila nanti sudah ada kejelasan, maka bisa saja gugatan ini dicabut oleh pihak penggugat,” tutupnya.