Temukan Maladministrasi PPDBM, Ombudsman Aceh Serahkan 19 LHP

Kepala Ombudsman Aceh Dian Rubianty, foto:ist

Kupas.co | Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan 19 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 12 kepala madrasah di Kota Banda Aceh terkait pungutan di luar ketentuan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) 2025. Penyerahan dilakukan di Kantor Ombudsman Aceh, Kamis (13/8/2025).

Selain kepada para terlapor, Kepala Ombudsman Aceh Dian Rubianty juga menyerahkan salinan LHP kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh yang diwakili oleh Shulfan, Kepala Tim Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), serta Kepala Kantor Kemenag Kota Banda Aceh yang diwakili oleh Syafruddin, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, sebagai atasan langsung para terlapor.

“Ditemukan maladministrasi saat PPDBM berlangsung pada 12 madrasah yang dilaporkan ke Ombudsman,” kata Dian.

Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan, Ayu P. Putri, memaparkan hasil pemeriksaan melalui mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO).

Maladministrasi yang ditemukan meliputi pungutan di luar ketentuan, penjualan seragam dan buku, pelaksanaan PPDBM yang tidak sesuai prosedur dan juknis, serta kepala madrasah yang memimpin rapat komite — padahal rapat tersebut seharusnya menjadi forum orang tua peserta didik tanpa campur tangan pihak madrasah.

Dian mengungkapkan, total pungutan yang terjadi di 12 madrasah tersebut diperkirakan lebih dari Rp11 miliar. Praktik ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis PPDB Madrasah.

“Aturannya jelas, tidak boleh ada biaya apa pun selama proses PPDBM berlangsung. Jadi ini bukan larangan dari Ombudsman, tetapi aturan dari PP dan Kepdirjen Pendis Kementerian Agama RI,” tegas Dian.

Meski tidak ditemukan kerugian negara secara langsung, Dian menilai pungutan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

“Untuk menentukan besarnya kerugian masyarakat, diperlukan audit atau pemeriksaan lanjutan oleh lembaga yang berwenang,” jelasnya.

Ombudsman mencatat, sebagian madrasah sudah mengembalikan pungutan sesuai saran perbaikan, namun ada yang belum melakukan tindakan korektif.

“Ombudsman Perwakilan Aceh akan memantau pelaksanaan tindakan korektif ini dalam waktu 30 hari setelah penyerahan LHP,” tambah Dian.

Ia menegaskan, PPDB Madrasah bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pelaksanaannya harus menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan non-diskriminasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Pungutan dilarang karena berpotensi membatasi akses pendidikan, mencederai prinsip keadilan, dan menimbulkan diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi.

“Pendidikan berkualitas adalah ciri keistimewaan Aceh. Penyelenggaraannya yang bebas dari pungutan adalah wujud Aceh Mulia,” tutup Dian.