1. Opini

Tuntutan TNI ke Barak dan Arogansi NGO Potret Reformasi Kebablasan

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

KUPAS.co - Setelah lebih dari dua dekade perjalanan reformasi, bukan menyajikan perubahan fundamental kehidupan demokrasi, tetapi sekedar terjadinya pergantian rezim orde baru, kepada rezim orde reformasi yang mengusung supremasi sipil tetapi tetap otoritarian dan munculnya monster oligarki sebagai kekuatan politik baru dalam tata kelola kehidupan bernegara. Reformasi harus disadari terkontaminasi oleh ide-ide Barat sering muncul dalam diskusi politik dan sosial. Reformasi membawa perubahan besar pada sistem politik, hukum, dan ekonomi yang mengadopsi nilai-nilai seperti demokrasi liberal, supremasi hukum, kebebasan pers, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM). Bahkan para agen perubahan, cenderung membawa kepentingan asing untuk mempengaruhi kultur politik dan kekuasaan di Indonesia.

Reformasi dianalogikan ibarat seseorang telah berani melepas bajunya, tetapi tidak ada baju pengganti. Akibatnya telanjang tanpa penutup aurat dan mudah terjangkit penyakit atau tidak tertutup kemungkinan dianggap ODGJ.

Kesaktian reformasi hanya dibuktikan dengan menggusur dominasi TNI dari panggung politik nasional. TNI senantiasa menunjukan jiwa besarnya untuk tetap memegang teguh dan menjunjung tinggi keputusan politik negara. Selanjutnya reformasi dijadikan alat ritual politik, oleh politisi sipil dan partai politik yang dibackup oleh oligarki, dalam rangka mendominasi kekuasaan politik negara.

Institusi hukum seperti polri dan kejaksaan, memainkan peran centeng untuk mengawal dan mengamankan dominasi kekuasaan politik. Sementara NGO mengklaim sebagai pihak yang memiliki andi besar, menumbangkan dominasi militer di era orde baru. Kemudian dengan jumawa NGO seakan memposisikan diri sebagai garda terdepan pengawas sepak terjang TNI di era reformasi, dengan slogan “TNI harus kembali kebarak”.

Menjadi pertanyaan besar di era reformasi, mengapa NGO begitu bernafsu untuk terus menerus, mengkerdilkan peran TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, dalam kehidupan berbangsa bernegara. TNI selalu dinarasikan sebagai elemen bangsa yang anti demokrasi dan pelanggar HAM. Apakah kalangan NGO lupa, bahwa disemua negara besar yang menganut ide demokrasi, postur militernya mendapat perhatian untuk terus ditingkatkan, dalam rangka memperkuat posisi tawar di for a internasional.

Tumbuhnya NGO di era reformasi, adalah produk liberalism dan hampir sepenuhnya didukung oleh dana pihak asing, tanpa tersentuh oleh audit dan tidak transparan.

NGO kerap mengklaim independen dan diframing memperjuangkan hak rakyat kecil. Tetapi sepak terjangnya, selalu membawakan issue yang bersinggungan dengan persoalan stabilitas nasional. Bahkan beberapa NGO yang dibiayai asing, cenderung merongrong kedaulatan negara, melalui kritik destruktif terhadap upaya mengawal kedaulatan negara oleh TNI, seperti dukungan NGO terhadap kemerdekaan papua, dengan alasan penegakan HAM.

Tetapi mereka lupa atau tidak mau tahu, jika negara juga memiliki hak asasi, untuk mempertahankan kedaulatannya. Mungkin perlu menjadi referensi bagi NGO, bahwa satu-satunya militer didunia yang sejak lahir sudah dibekali kaidah-kaidah HAM adalah TNI, dengan doktrin 8 wajib TNI.

Tuntutan NGO agar TNI kembali ke barak, sulit dipahami dihadapkan oleh latar belakang sejarah TNI yang lahir dari rakyat, kemudian membentuk jatidiri TNI sebagai tantara rakyat. Sehingga kehadiran TNI bersama rakyat adalah tuntutan sejarah dan jatidiri TNI. Inilah yang membedakan sosok TNI dengan militer di negara lain.

Sementara itu doktrin pertahanan negara, dikenal dengan nama sishankamrata, merupakan amanat UUD 45. TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, mengemban tugas dan tanggung jawab menyiapkan dan membangun rakyat sebagai komponen pendukung yang tangguh dan memiliki motivasi tinggi menjaga kedaulatan negara dari setiap potensi ancaman.

Kembali kepada pertanyaan apakah NGO memperjuangkan hak rakyat atau merupakan agen dari sebuah kekuatan global yang menghendaki negara-negara tidak memiliki stabilitas nasional. Realita yang tidak dapat dipungkiri, reformasi telah menjadi bidan lahirnya kelompok liberal dengan kemasan NGO. Dengan dukungan dana asing, NGO melakukan kritik provokatif yang justru melemahkan ikatan nasionalisme dan kebangsaan.

Betapa ironinya ketika NGO yang selalu menggunakan narasi membela hak rakyat, tapi kenyataannya rakyat semakin terbelah oleh issue HAM dan demokrasi. Indonesia tidak apriori oleh keberadaan NGO, sepanjang sebagai mitra pemerintah, untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak terjamah pemerintah. NGO wajib mengedepankan kultur dan budaya politik bangsa Indonesia, daripada mengadopsi ide liberalism ala barat.

Sudah saatnya NGO sebagai elemen bangsa, lebih mengedepankan sikap nasionalisme, ketimbang cenderung sebagai perpanjangan tangan asing selaku donor. NGO diharapkan tidak provokatif dalam mengkritisi TNI, dengan tudingan yang bernada ujaran kebencian, karena dosa masa lalu TNI yang militeristik dan otoriter. Apakah sejarah bangsa ini, tidak dinodai jejak hitam elemen sipil, bahkan menggiring bangsa ini terjebak dalam pusaran ideologi komunis. NGO harus berdiri sebagai agen rekonsiliasi dan reintegrasi serta mampu menstimulir daya deterent publik terhadap penetrasi kepentingan asing.

Tidak berlebihan jika muncul kecemasan soal adanya kepentingan asing dibalik kegiatan NGO, ketika mengamati pidato mantan menteri luar negeri AS Collin powel dihadapan para aktivis. Powell menyebut NGO sebagai force multipliers (pengganda kekuatan) dan bagian integral dari tim tempur diplomasi Amerika.

Secara eksplisit, Powell mengakui bahwa NGO HAM dapat digunakan sebagai alat politik untuk mempromosikan kepentingan Barat di negara lain. Joseph Nye mengemukakan teori soft power yang dijabarkan sebagai alat non states actor, untuk mempengaruhi dan mengontrol suatu negara, tanpa menggunakan pendekatan kekerasan. Salah satu elemen soft power adalah NGO yang juga merupakan perpanjangan tangan dari Deep States atau elite global. Oleh sebab itu menurut Nye, pola operasi NGO yang kerapkali menekan sebuah pemerintahan negara, melalui kritik yang cenderung provokatif, bahkan mengorkestrasi aksi demo yang berujung ricuh.

NGO sebagai salah satu elemen soft power, bergerak melampaui etika nilai nasionalisme dan kebangsaan, karena telah memposisikan negara sebagai musuh yang harus dilemahkan.

Dalam teori Realisme, Mearsheimer memandang di atas panggung dunia, tidak ada makan siang gratis. Pendanaan lintas negara seringkali menjadi instrumen soft power untuk mengarahkan kebijakan publik sebuah negara, agar selaras dengan kepentingan donor. Sementara James Petras, sosiolog politik mengkritik keras peran NGO di negara berkembang.

Petras berpendapat, NGO kerap berfungsi sebagai penyangga radikalisme, gerakan rakyat agar tidak membentur kepentingan korporasi global. Dalam konteks kebijakan publik, jika agenda NGO didikte pendanaan asing, maka terjadi pergeseran prioritas dari kebutuhan domestic, menuju pesanan donor.

Berita Lainnya