Viral Dugaan Pungli Kacabdin Aceh Selatan, Anggota DPR Aceh Iqbal : Minta Dinas Pendidikan Aceh Untuk Copot Annadwi

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Muhammad Iqbal

KUPAS.co - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Muhammad Iqbal meminta Dinas Pendidikan Aceh untuk segera megevaluasi atau mencopot Annadewi Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Aceh Selatan, Provinsi Aceh dari jabatannya.

Hal ini dikarenakan viralnya pemberiataan di media online dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Aceh Selatan, Provinsi Aceh yang meresahkan kepala SMA di wilayah setempat.

"Kalau indikasi duagaan tersebut benar kita mita Dinas Pendidikan Aceh segera copot Annadewi dari jabatannya Kacabdin. Dalam hal ini kami dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan segera menindak lanjuti terkait ada indikasi kacabdin bermain di Aceh Selatan tersebut," ucap Muhammad Iqbal politisi dari partai Golkar itu.

Selain itu, kami Komisi VI juga telah meminta kepada Kadis Pendidikan Aceh untuk segera mengevaluasi seluruh kacabdin yang ada di Aceh, terkait dugaan sederetan pungli yang terjadi dikacabdin.

Setiap kunjungan kerja sering disampaikan oleh bang Irpannusir yang juga Anggota Komisi VI untuk segera melaporkan
jika ada oknum Kacabdin yang bermain.

"Tindakan yang dilakukan oleh Kacabdin Aceh Selatan Provinsi Aceh, telah membuat keresahan dan kegaduhan dikalangan Kepala SMA dalam wilayah Aceh Selatan seperti yang diberitakan tersebut dan tindak Kacabdin Aceh Selatan harus segera diproses,"ungkap Iqbal Anggota Komisi VI DPR Aceh.

Sebelumnya, diberitakan dibeberapa media Prilaku koruptif, kolutif dan nepotisme (KKN) oknum Kepala Dinas Pendidikan Cabang Aceh Selatan Annadwi mulai terungkap, menyusul kelulusan istrinya berinisial ESP, SP dalam PPPK, baru lalu.

Bermula kasus kelulusan istrinya itu, sebagian Kepala Sekolah (Kasek) dari 46 SMA negeri dan swasta di wilayah Aceh Selatan, membuka prilaku atasannya sejak menjabat hingga hari ini.

Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, sebagian Kasek akan membuat surat terbuka yang juga ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

"Setelah kami buat surat dan melaporkan, dimohon kepada  Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk menindak lanjuti Keresahan kami sebagai Kepala Sekolah  SMA,SMK dan SLB Khusus Sekolah  Negeri dalam Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan," kata mereka.

Adapun beberapa hal yang diduga dipraktekkan Kacabdin Wilayah Kabupaten Aceh Selatan mulai penempatan Kasek Negeri, mereka harus membayar antara  Rp. 10 s/d 30 Juta dan tergantung besar dan kecil sekolah.

Selanjutnya, Kasek wajib menyetor 1 persen dari Dana BOS  Langsung ke Kacabdin setiap penarikan termen.

Dan, sebanyak 3 persen lagi setor ke MKKS yang nanti juga di gunakan oleh Bapak Kacabdin untuk kegiatan operasional dan kegiatan di Kantor Cabdin.

"Demikian pula gaji guru dan tendik kontrak dari bulan Juli-Desember 2023  yang dibayar pada awal tahun 2024, setelah masuk ke rekening penerima diwajibkan  melalui Kasek  untuk menyetor kembali kepada  Kacabdin atau melalui staf Cabdin Farlan Mirza dengan alasan untuk Disdik Aceh," kata para Kasek.

Kasek  penerima DAK wajib setor 1 persn dari dana yang diterima kepada Bapak Kacabdin dengan dalih biaya pengurusan.
Dana DAK SMA,dan SLB Aceh selatan tahun 2024 lalu lebih kurang Rp 50 milyar.

Belakangan terjadi pula praktek KKN, saat  rekrutmen PPPK yang tidak transparan sehingga yang tidak honor pun bisa  lulus seperti istri Pak Kacab.

"Demikian surat ini kami Sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh,dengan harapan dapat Bapak tindak Lanjuti agar tidak menyebar ke media dan ranah hukum," sebut surat terbuka itu.

Para Kepala Sekolah (Kapsek) merencanakan akan menembuskan surat kepada Pj.Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh  dan  Inspektur Aceh di Banda Aceh.

Kepala Dinas Pendidikan Cabang Aceh Selatan Annadwi yang dikonfirmasi wartawan di kantornya, Senin 20 Januari 2025 kemarin membantah semua yang dituduhkan itu.

"Kalau istri saya, lulus karena sangat dibutuhkan dan dia honorer di sejumlah sekolah," katanya.

Menyangkut dengan pemotongan dana dan menerima fee, tidak pernah, kecuali hanya menerima sejumlah uang dengan nilai antara Rp 200 ribu s/d Rp 500 ribu jika turun ke sekolah bersangkutan.

Berita Lainnya