Wapres Gibran dan Menteri PPPA Tinjau Longsor Cisarua, Penanganan Kelompok Rentan Jadi Prioritas
KUPAS.co | BANDUNG BARAT – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana tanah longsor di Dusun Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan percepatan relokasi warga terdampak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, yang turut mendampingi Wapres, menegaskan bahwa penanganan bencana harus memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Ia meminta seluruh posko pengungsian menyediakan fasilitas yang ramah bagi kelompok tersebut.
“Kami berharap tersedianya data terpilah agar memudahkan tindak lanjut, terutama terkait jumlah perempuan, anak-anak, lansia, ibu menyusui, dan ibu hamil. Kami juga meminta agar keamanan toilet serta ketersediaan penerangan di posko benar-benar dipastikan,” ujar Menteri Arifah di lokasi bencana.
Berdasarkan hasil dialog dengan para penyintas, Menteri PPPA mengungkapkan bahwa kondisi psikologis warga, terutama mereka yang kehilangan anggota keluarga, membutuhkan perhatian serius. Layanan dukungan psikososial akan segera diterjunkan secara masif.
“Pendampingan layanan dukungan psikososial akan kami prioritaskan, kami akan bekerja sama juga dengan berbagai mitra untuk melakukan trauma healing. Dari dialog yang kami lakukan, kejadian ini meninggalkan luka mendalam, terutama bagi keluarga yang anggotanya masih belum ditemukan,” tutur Arifah.
Ia juga mengingatkan masyarakat di pengungsian untuk aktif melaporkan jika melihat atau mengalami tindak kekerasan melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau WhatsApp 08111-129-129.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan lima klaster penanganan: pencarian dan penyelamatan, kesehatan, logistik, perlindungan sosial, serta infrastruktur.
“Pertama adalah penyelamatan jiwa. Kedua adalah penanganan korban, mulai dari identifikasi sampai penyerahan korban jenazah kepada keluarga secara bermartabat, perlindungan pengungsi, pelayanan pengungsi, dan yang penting lagi adalah pencegahan bencana susulan,” ujar Pratikno.
Terkait langkah jangka panjang, Pratikno menyebutkan bahwa Wapres Gibran telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat mengenai rencana relokasi. "Identifikasi lahan dan lain-lain tadi sudah diminta untuk segera dilakukan," tambahnya.
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii, menjelaskan bahwa operasi SAR melibatkan unsur udara dan darat. Sebanyak 12 unit drone dikerahkan untuk memetakan area longsoran. Namun, kondisi tanah menjadi tantangan utama tim di lapangan.
“Alat berat memang belum bisa langsung kita masukkan karena memang kondisi struktur longsoran masih dalam bentuk seperti bubur pasir sehingga operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan secara bertahap,” jelas Syafii.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status tanggap darurat. Dengan status ini, pemerintah pusat secara resmi mengambil alih fungsi komando penanganan darurat.
BNPB juga menyiapkan skema hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Pemerintah pusat lewat BNPB akan mendukung sepenuhnya terkait kebutuhan masyarakat yang terdampak sampai kondisi betul-betul pulih. Untuk masyarakat yang tinggal di tempat-tempat pengungsian ada dua pilihan apakah mereka nanti dibuatkan hunian sementara atau mereka tinggal di sanak saudaranya,” pungkas Suharyanto.









Komentar