Warga Bireuen Kompak Tolak Huntara, Pilih Langsung Hunian Tetap
Kupas.co | Bireuen — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama camat dan para keuchik gampong terdampak bencana di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026).
Dalam rapat itu, mayoritas warga melalui para keuchik menyatakan menolak hunian sementara (huntara) dan memilih langsung hunian tetap (huntap).
Kehadiran Wagub bertujuan meluruskan polemik bantuan hunian yang sempat mencuat. Ia menegaskan pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap warga terdampak selama masa transisi pemulihan.
“Yang sudah terima Dana Tunggu Hunian tidak lagi berhak menerima huntara. Karena itu kami hadir untuk menjelaskan agar tidak muncul persoalan ke depan,” kata Fadhlullah.
Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 2.646 kepala keluarga telah ditransfer Dana Tunggu Hunian (DTH) melalui Bank Aceh Syariah dan BSI. Dari jumlah itu, 1.596 KK sudah terkonfirmasi menerima bantuan, sementara sisanya masih dalam proses kliring antarbank dan perbaikan data.
Dalam rapat tersebut, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya tidak ingin tinggal di huntara dan memilih menunggu hunian tetap.
Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warga di gampongnya banyak yang hanyut. Namun setelah pendataan berulang, warga tetap menolak huntara.
“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.
Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut penolakan juga disebabkan rencana pembangunan huntara yang terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga lebih memilih membersihkan rumah masing-masing meski masih terendam lumpur.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB, Yan Namora, mengatakan hasil survei lapangan menunjukkan sebagian besar warga terdampak memilih DTH dan tidak menginginkan huntara.
“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” katanya.
Ia menjelaskan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika hunian tetap belum siap. Pemerintah juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah sesuai tingkat kerusakan.
Saat ini, proses pembangunan hunian tetap masih menunggu validasi data. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten, masih ditemukan ketidaksesuaian.
“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah SK Bupati terbit,” ujarnya.
Rapat menyepakati tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan pembangunan hunian tetap menunggu keputusan resmi pemerintah daerah. Dengan kesepakatan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai dan pemerintah fokus mempercepat pembangunan huntap.









Komentar