DPRK Aceh Selatan Bentuk Pansus Awasi Sektor Pertambangan dan Perkebunan
KUPAS.co | Tapaktuan – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan resmi membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) untuk memperkuat pengawasan terhadap sektor pertambangan dan perkebunan, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRK setempat, Senin (3/11/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, SE, dan dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan serta perwakilan fraksi.
Dalam arahannya, Rema Mishul Azwa menegaskan bahwa pembentukan pansus ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRK terhadap dua sektor penting yang berdampak langsung pada perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
“Kami berharap pansus dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengawasan ini penting agar pengelolaan pertambangan dan perkebunan di Aceh Selatan benar-benar sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dua pansus yang dibentuk melibatkan lintas fraksi dengan komposisi yang proporsional.
Pansus Pertambangan diketuai oleh Dedi Saputra (Fraksi NasDem) dengan wakil ketua Firauza Heldin (Fraksi Demokrat).
Anggotanya terdiri dari Mistan, Dailami, Syarkawi, Irfan, Amir Muliyadi, Reza Utama, Novi Rosmita, dan Mauridi.
Pansus Perkebunan dipimpin oleh Alja Yusnadi (Fraksi Demokrat) dengan wakil ketua Kamalul (Fraksi Golkar).
Anggotanya meliputi Arjuna, Mahmud, Adi Samridha, Idrus, Irwandi, Surya Asmadi, Muhammad Hamra, dan Zalfazli.
Rema menyebut, setelah pembentukan resmi ini, kedua pansus akan segera menyusun rencana kerja dan melakukan koordinasi lintas sektor dengan dinas teknis terkait untuk memantau realisasi kebijakan, izin usaha, hingga dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas di lapangan.
“Pansus ini bukan sekadar formalitas. DPRK ingin memastikan tata kelola pertambangan dan perkebunan di Aceh Selatan berjalan baik, berpihak pada masyarakat, serta tidak merusak lingkungan,” pungkasnya.
Pembentukan dua pansus ini mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, sebagai langkah nyata DPRK Aceh Selatan dalam merespons dinamika dan tantangan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menjadi sorotan publik.









Komentar